LUWU TIMUR – Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin mewakili Bupati Luwu Timur (Lutim) didampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Lutim, Hj. Puspawati dan Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Yosep Upa, menghadiri kegiatan Penguatan Kemitraan Kampung KB dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB Kabupaten Lutim dalam rangka percepatan penurunan stunting, di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Kamis (21/04/2022).
Pada kesempatan ini, Masdin mengatakan, di Kabupaten Luwu Timur sendiri telah terbentuk 24 kampung KB dan diharapkan pada tahun 2024 semua desa menjadi kampung Keluarga Berkualitas.
“Dengan terbentuknya 24 kampung Keluarga Berkualitas ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa,” kata Masdin.
Mantan Kadis Kominfo ini menambahkan, konvergensi lintas sektor dalam pembangunan kualitas kampung keluarga berkualitas, agar disinergikan dengan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di kampung KB termasuk dalam upaya penurunan stunting yang merupakan permasalahan yang tengah dihadapi saat ini.
“Prevalensi stunting di Luwu Timur masih tercatat sekitar 19,9% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI 2021). Artinya, untuk mencapai target 14% pada tahun 2024 (target nasional) kita hanya punya waktu kurang dari tiga tahun lagi. Hal ini adalah tantangan besar, namun harus kita hadapi bersama,” tuturnya.
Ia melanjutkan, komitmen menjadi pilar Pertama dan sangat penting dalam stranas stunting. Untuk itu, seluruh aktor pelaksana mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kedua, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting.
“Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah kabupaten saja. Namun upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” ungkapnya.
Sementara Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Yosep Upa mengatakan, Kepala BKKBN tentunya dalam hal ini menindaklanjuti pepres yang memiliki banyak inovasi-inovasi dilakukan termasuk dalam percepatan penurunan stunting melalui tim pendamping keluarga yang sudah berjalan dan ini merupakan suatu terobosan baru bahwa tim pendamping keluarga yang dibentuk oleh BKKBN yang terdiri dari ketua TP PKK atau kader PKK, kader Kesehatan, kader KB yang ada di lapangan.
“BKKBN bukan hanya sekedar mengurus alat-alat kontrasepsi tetapi melalui pemberdayaan keluarga dan ini merupakan tupoksi yang dilakukan oleh BKKBN sehingga tugasnya mendampingi mulai dari remaja (PIK Remaja),” kata Yosep Upa.
BKKBN, kata Yosep, juga memiliki inovasi terbaru yaitu “elektronik siap nikah siap hamil”. Dan Ini yang dilakukan oleh BKKBN dalam hal pendampingan para capil (calon pengantin).
“Inovasi tersebut telah bekerjasama dengan departemen agama dan sebelum capil mendaftarkan pernikahan tentunya terlebih dahulu mengisi elektronik yang diberikan dalam hal pendampingan dalam percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.
Yosep Upa menambahkan bahwa, ada target-target yang ingin dicapai dari 30% kampung KB yang nantinya akan menjadi mandiri. “Ini harapan kita, dari target-target ini tentunya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang akan bekerjasama dengan semua lintas sektor sehingga tercipta kampung KB yang mandiri,” tutupnya.
Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Lutim, TP PKK Lutim dan Pokja Kampung KB. (ikp-kehumasan/kominfo-sp)
