LUWU TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD TA. 2023, Selasa (01/11/2022).
Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lutim, Aripin, didampingi Wakil Ketua II, H. Usman Sadik ini dihadiri Sekda Lutim, H. Bahri Suli, Pabung, Bachtiar, perwakilan Polres, para Asisten dan Staf Ahli, para kepala OPD dan para Kabag.
Sebelumnya, sebanyak enam Fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, diantaranya Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem.
Khusus untuk Fraksi Golkar yang menyampaikan terkait keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Atue, Sekda menjelaskan bahwa, pada RAPBD TA. 2023, Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Atue.
Selanjutnya terkait petugas pelayanan kesehatan yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat, Sekda berjanji akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan kesehatan di RSUD I Lagaligo.
“Terkait tim Apresial untuk menilai Asset pusat yang akan dihibahkan ke Pemerintah daerah, kami sepakat bahwa aset pemerintah pusat yang akan dihibahkan ke pemerintah daerah harus melibatkan tim Apresial untuk memberikan opini nilai ekonomis aset tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar H. Bahri Suli.
Sementara untuk bangunan liar di Soroako yang tidak membayar retribusi IMB, kata Sekda, Ia menjelaskan bahwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan peninjauan lokasi terkait bangunan PT. Andalan di Sorowako serta menginstruksikan kepada pemilik untuk segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung.
“Terkait dengan memaksimalkan hibah listrik 10,7 MW perlu dilakukan pembahasan bersama baik pemerintah daerah, legislatif, PT. Vale Indonesia Tbk dan PT. PLN untuk mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik dalam memaksimalkan daya 10,7 MW,” jelasnya.
Terakhir, terkait pemasangan KWH di Sumasang, pemasangan KWH di Sumasang yang direncanakan akan dibiayai langsung melalui hasil hibah listrik, namun berdasarkan hasil konsultasi pada BPKP Perwakilan Makassar hal tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga akan dilakukan pertemuan antara Pemerintah daerah, PLN dan PT. Vale untuk mencari solusi terbaik.
“Untuk pembangunan infrastruktur sekolah khususnya bagi sekolah kelas jauh tidak terlepas dari turunan regulasi atau peraturan yang terkait serta jumlah alokasi anggaran yang tersedia,” tandas Sekda Lutim. (*)
