LUWU TIMUR – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Kabupaten Luwu Timur, H. Hamris Darwis menghadiri sekaligus menjadi pemateri pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Sensus Pertanian 2023, di Aula Hotel I Lagaligo Malili, Kamis (22/12/2022).
Selain Kepala Dinas Kominfo-SP, Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur ini, juga menghadirkan Kepala Dinas Pertanian Lutim yang diwakili Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Sumariyanto sebagai narasumber.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kominfo-SP Lutim, H. Hamris Darwis membawakan materi dengan tema “Menuju Satu Data Pertanian Indonesia : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Publisitas Sensus Pertanian 2023”.
Ia memaparkan bahwa, sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam pemulihan ekonomi bangsa.
Menurutnya, pembangunan sektor pertanian memerlukan dukungan data yang memotret kondisi terkini secara komprehensif untuk menjawab isu-isu strategis terkait bidang pertanian dan pangan.
“Dasar Hukum sensus pertanian 2023 ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999, dan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2007,” ungkap Hamris.
Lanjut Kepala Dinas Kominfo-SP, peran pemerintah daerah dalam kegiatan sensus pertanian 2023 yang akan dilaksanakan oleh BPS memerlukan publisitas dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Publisitas Sensus Pertanian (ST2023) tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan disemininasi data hasil pendataan ST2023.
Ia membeberkan beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung penyebarluasan informasi terkait persiapan sensus pertanian ialah melalui media luar seperti billboard dan baliho serta melakukan sosialisasi dalam setiap kesempatan utamanya pada forum yang melibatkan masyarakat umum.
Selanjutnya, melakukan penyebarluasan informasi melalui website pemerintah daerah dan media sosial pemerintah daerah (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) serta platform lainnya seperti radio dan podcast.
“Penyebarluasan informasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan media partner yang menjadi mitra pemerintah daerah,” jelas H. Hamris Darwis.
Sementara Kepala BPS Lutim, Herbudiman Suandy memaparkan rancangan kegiatan sensus pertanian 2023 sampai dengan 2024, dimana 2020-2022 ialah persiapan, 2023 pelaksanaan lapangan dan 2024 diseminasi.
Ia juga mengungkapkan bahwa, saat ini dunia dihadapkan pada ancaman krisis pangan global, atensi terhadap isu krisis pangan semakin meningkat, konflik Rusia – Ukraina yang memberi ripple effect yang berdampak pada krisis pangan dan tekanan krisis pangan terhadap inflasi global.
Menurut Kepala BPS Lutim, sosialisasi dan publisitas menjadi wujud transparansi dan penjelasan apa, mengapa, serta bagaimana sensus dilakukan. Sekaligus mengurangi kesalahpahaman masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi.
“Jadi mari kita bersinergi sukseskan sensus pertanian 2023 karena perlu kolaborasi dari berbagai pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, untuk mewujudkan data pertanian berkualitas sebagai pendukung visi : Terwujudnya Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong,” tandas Kepala BPS Lutim, Herbudiman. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
