LUWU TIMUR – Bupati Luwu Timur, H. Budiman didampingi Sekretaris Daerah Lutim, H. Bahri Suli dan Kepala Bapelitbangda, Dohri As’ari, memimpin Rapat Koordinasi sekaligus memaparkan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah dan pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Tahun 2021 sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023, di Gedung Wanita Simpurusiang Malili, Kamis (29/12/2022).
Pada kesempatan ini, Budiman memaparkan terkait estimasi kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya Kabupaten Luwu Timur dengan presentase penduduk miskin ekstrem Tahun 2021 sebanyak 1,66 persen atau 5.027 jiwa dan di Tahun 2022 sebanyak 0,45 persen atau 1.385 jiwa.
“Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana 13 dari 24 kabupaten/kota berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem termasuk, Luwu Timur,” jelas Budiman.
Budiman juga menyampaikan bahwa, berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Luwu, para kepala OPD dapat menjadikan hasil pendataan itu sebagai pedoman atau dasar dalam pemberian bantuan. “Seperti bantuan kelompok, pertanian, KUBE, perikanan, dan hibah,” tambahnya.
Menurutnya, arahan dan Kebijakan Pelaksanaan Program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, dalam pemanfaatan data P3KE itu, seluruh Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa/Lurah ketika melaksanakan Program/kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan wajib menggunakan data P3KE sebagai acuan.
“Selain itu, sebelum menggunakan Data P3KE, Kepala OPD, Camat dan kepala Desa/Lurah wajib melakukan pengecekan dan validasi data di lapangan,” tandasnya.
Terakhir, data P3KE yang diserahkan adalah data P3KE Desil 1 dengan jumlah 25.227 jiwa atau 4.559 Kartu Keluarga (KK). Hal itu, sejalan dengan jumlah penduduk miskin berdasarkan BPS tahun 2022 sebesar 6,81 % dari jumlah penduduk Lutim atau sebesar 20.890, yang dimaksudkan agar penanggulangan kemiskinan lebih fokus dengan anggaran yang ada.
“Kita berharap angka kemiskinan ini bisa berkurang dan mudah-mudahan bisa dibawah angka 6,81, tentu itu dapat diwujudkan jika kita bekerja dan berkolaborasi dengan baik serta saya mengimbau agar data ini betul-betul dijadikan acuan didalam pengambilan keputusan,” tutupnya.
Dalam kegiatan itu, juga dilakukan penandatangan komitmen bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala DPMD, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan, Kecamatan Burau, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu, Kecamatan Malili, Desa Lumbewe, Desa Asuli, Desa Kalaena serta Desa Manurung, sebagai perwakilan OPD, Camat dan desa dan perwakilan PT. Vale Indonesia serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lutim.
Turut hadir, para Asisten dan Staf Ahli, para kepala OPD Lingkup Pemkab Lutim, para camat dan kepala desa. (hel/ikp-humas/kominfo-sp)
