LUWU TIMUR – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lutim (Asisten I), Aini Endis Anrika mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Timur, H. Budiman, di Aula Kantor Dinas Perikanan Lutim, Senin (13/02/2023).
Saat diberi kesempatan menyampaikan saran dan masukannya, Asisten I ini mengungkapkan bahwa, terkait dengan pengaturan Pujasera dan Anjungan Sungai Malili, perlu lebih fokus dikoordinir karena kelurahan dan kecamatan mau terlibat disitu namun terkendala dengan kepemilikan aset.
“Ada beberapa yang butuh pemeliharaan, seperti misalnya Pujasera dan Anjungan Sungai Malili itu asetnya Dinas PUPR. Sehingga kedepan butuh pengaturan lebih khusus. Kemudian juga anggaran perlu difikirkan karena sekarang ada 1 miliar 1 desa. Nah, tiga kelurahan ini sepertinya kelihatan monoton karena kanan kirinya desa semua berbuat tapi di kelurahan tidak ada yang bisa dilakukan,” kata Aini Endis Anrika.
Kemudian, Ia juga mengingatkan terkait LHKPN, menurutnya, LHKPN itu sesuai surat terakhir 12 Februari 2023. “Jadi kami laporkan bahwa dari 237 wajib LHKPN baru 165 atau 69%,” ungkapnya.
Selanjutnya, untuk pembuatan video kinerja tahun 2021-2022, sementara dirampungkan oleh tim di Dinas Kominfo-SP. Kemudian ada juga permintaan video profil SKPD.
“Jadi ini berbeda yah bapak/ibu, yang diambil ini adalah video profil durasi 7 menit yang nanti akan ditampilkan atau disebarluaskan oleh Dinas Kominfo-SP kepada masyarakat. Jadi masing-masing SKPD, berbeda dengan yang diambil tim, ada beberapa mungkin yang diambil kegiatan tambahan yang terkait dengan SKPD,” bebernya.
Terakhir, mantan Kadis Nakertrans ini mengingatkan kepada semua yang hadir bahwa di perubahan anggaran biasanya masih saja banyak tambahan-tambahan anggaran yang administrasinya tidak lengkap.
“Sebagai contoh, di Bagian Kesra, pada tahun 2022 ada sekian banyak Hibah ke rumah ibadah yang tidak cair karena persetujuan pimpinannya itu tidak dibuat. Inilah yang sangat perlu kehati-hatian,” jelas Asisten I Setdakab Lutim. (*)
