LUWU TIMUR – Salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah adalah pembangunan di Bidang Kependudukan, yang merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia agar menjadi kekuatan yang efektif dan produktif bagi pembangunan.
Demikian yang dikatakan Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. H. April saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat Kabupaten Lutim Tahun 2023, bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat (16/06/2023).
Menurutnya, peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga secara utuh, harus kembali ditumbuhkan dalam rapat kerja daerah ini.
“Pada tahun 2022 ini, BKKBN dan OPD Dalduk Provinsi dan kabupaten/kota harus fokus pada penyelenggaraan 2 kegiatan utama, yang pertama : penguatan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan yang kedua : Penurunan Stunting,” tuturnya.
Lanjut dr. April, prevalensi stunting di Luwu Timur masih tercatat sekitar 22,6 persen berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI, 2022), sementara target nasional yang ingin kita capai adalah 14 persen pada tahun 2024.
“Permasalahan stunting memang harus ditangani secara serius, karena kekerdilan anak tersebut bukan hanya terkait masalah gagal tumbuh secara fisik, tetapi lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak, bahkan sebelum tumbuh dewasa karena stunting mengindikasi kemampuan kognitif anak,” ungkapnya.
Lebih jauh Staf Ahli Hukum menjelaskan, kekuatan pembangunan Indonesia di masa depan akan terancam jika angka stunting nyaris 30% setiap tahunnya, kerugian ekonomi bagi negara yang ditimbulkan oleh kejadian stunting juga harus menjadi perhatian yang serius, sekitar 2 hingga 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) hilang pertahun akibat stunting.
“Dengan jumlah PDB Indonesia pada tahun 2020 sekitar Rp. 15.000 triliun, maka potensi kerugian akibat stunting mencapai Rp. 450 Triliun per tahun. Jika kita melihat sebenarnya tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan dan anggaran dalam upaya mengatasi stunting, namun perlu dioptimalkan dengan mengedepankan keluarga dan kolaboratif melalui kemitraan, sehingga konvergensi lintas sektor bukan sekedar wacana, melainkan sungguh-sungguh dilaksanakan,” tegas dr. H. April. (*)
