LUWU TIMUR – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Aini Endis Anrika, mewakili Bupati Lutim, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Luwu Timur (Lutim), Hj. Sufriaty Budiman Ketua Komisi I DPRD, Hj, Harisah, membuka kegiatan Pendidikan Politik Perempuan dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pesta Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024”, di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Lutim, Rabu (21/6/2023).
Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku leading sector ini, juga dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lutim beserta jajaran, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lutim beserta jajaran, Kepala Kesbangpol beserta jajaran, Pengurus TP PKK Lutim, Tokoh masyarakat dan organisasi wanita.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika mengatakan, pendidikan politik merupakan suatu upaya edukatif yang intensional, dan tersistematis untuk membentuk insan masyarakat yang sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moril yang dalam prosesnya melibatkan semua golongan.
“Kita semua harus sadar bahwa muara dari kegiatan politik adalah kesejahteraan masyarakat, bukan kegaduhan kaum elit, keributan orang-orang atas. Politik adalah soal formulasi kebijakan publik dan evaluasi atas pencapaian tujuan pembangunan serta politik adalah alat kontrol pembangunan dan harus bisa ditempatkan pada posisi yang seharusnya,” katanya.
Oleh karena itu, Aini Endis berharap akan tumbuh budaya Politik Partisipan dimana Masyarakat dapat terlibat aktif di dalam Proses Politik dan kegiatan Politik. Sehingga, perlu diingat bahwa pada Tahun 2024 seluruh Rakyat Indonesia akan mengadakan Pesta Demokrasi.
“Untuk itu dengan pendidikan politik, diharapkan dalam Pesta demokrasi nantinya, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan karena saya yakin kita semua, baik yang hadir di tempat ini, maupun seluruh warga Lutim memiliki kepentingan yang sama yaitu terciptanya pemeritahan yang demokratis, jujur dan adil, bebas dari segala bentuk kegiatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” tutupnya. (hel/ikp-humas/kominfo-sp)
