Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan pentingnya kesinambungan antara program pemerintahan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto dengan visi pemerintahan baru dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Hal ini disampaikan Supratman saat menghadiri Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (30/1/2025). Dalam forum tersebut, ia menyoroti tantangan masa transisi yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi lintas kepemimpinan.
“Sesuai pernyataan Wali Kota tadi, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan terpilih nanti. Kita harus punya konektor agar program bisa berlanjut, bukan terputus,” ujar Supratman.
Menurutnya, program yang digagas Danny Pomanto bersifat berkelanjutan, namun pemerintahan baru juga akan membawa agenda tersendiri berdasarkan visi dan misi saat kampanye.
“Diperlukan jembatan antara program lama dan baru. Apakah penyatuannya lewat APBD Perubahan atau setelah pelantikan, kita akan lihat nanti,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menekankan bahwa penyusunan RKPD 2026 bersifat istimewa karena terjadi di masa transisi menuju pemerintahan baru. Ia menilai konektivitas antara program lama dan baru sangat krusial untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Danny mencontohkan keberhasilan program Home Care yang ia lanjutkan dari layanan publik era Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin. Home Care kemudian berkembang menjadi model pelayanan kesehatan yang diadopsi banyak daerah.
“Perencanaan yang baik di masa transisi akan menentukan arah pemerintahan baru. Kita butuh kesinambungan, bukan pembatalan program yang sudah terbukti memberi manfaat,” kata Danny.
Ia menegaskan ada tiga kriteria program yang patut dilanjutkan: memberi manfaat langsung bagi masyarakat (diukur melalui indeks kebahagiaan), berdampak positif secara nasional, dan diakui secara global.
Danny juga menyoroti pentingnya efisiensi dan produktivitas dalam penyusunan program. Ia mengingatkan agar RKPD tidak terjebak dalam ide-ide baru yang tidak berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau program sudah diakui nasional dan internasional, kenapa harus cari yang baru? Seperti Home Care, Makassar Low Carbon City, Lorong Wisata—itu semua sudah diakui,” tegasnya.
Supratman dan Danny sepakat bahwa konektivitas program lintas pemerintahan sangat penting agar pembangunan Kota Makassar tetap berjalan konsisten dan berdampak luas bagi masyarakat.
