Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2024.
Tim yang dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, diterima oleh Wakil Bupati Luwu, Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, di ruang kerjanya, Sabtu (8/3/2025).
Winner Franky menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pemeriksaan interim, yaitu tahap awal sebelum audit utama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Kami ingin memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Devhy menegaskan komitmennya untuk menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dia menyebut bahwa Pemkab Luwu telah menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. “Kami siap berkolaborasi dan menjalankan pemerintahan yang terbuka. Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah hal utama dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dhevy juga menyinggung pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.
Menurutnya, keterlibatan publik dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana daerah sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
BPK menugaskan tim pemeriksa yang beranggotakan delapan orang berdasarkan surat tugas No. 48/ST/XIX.MKS/2/2025. Winner Franky bertindak sebagai penanggung jawab, sementara Coki Deris Parlin Purba sebagai wakil penanggung jawab.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya diraih oleh Kabupaten Luwu.
“Semakin lengkap dokumen yang disiapkan, semakin mudah bagi kami untuk menilai transparansi pengelolaan anggaran. Kami harap ada peningkatan tahun ini,” kata Winner Franky.
Hasil pemeriksaan interim ini akan menjadi dasar bagi audit utama yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah Kabupaten Luwu berharap dapat kembali meraih Opini WTP sebagai bukti akuntabilitas keuangan daerah yang semakin baik.
