Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, mengangkat kembali isu ketimpangan pertahanan di wilayah Luwu Raya.
Dia mendesak pemerintah pusat dan institusi TNI segera membentuk Komando Distrik Militer (Kodim) di setiap kabupaten yang ada di kawasan tersebut.
“Luwu Raya bukan sekadar entitas geografis, ia adalah kawasan strategis yang menyimpan potensi besar, tetapi belum mendapatkan perhatian yang proporsional dalam aspek pertahanan,” ujar Hasbi dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (13/4/2025).
Dari empat wilayah administratif di Luwu Raya—Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur—baru Palopo yang memiliki Kodim aktif, yakni Kodim 1403/Palopo.
Tiga kabupaten lainnya masih mengandalkan komando yang sama. Hasbi menilai kondisi ini sangat tidak ideal, apalagi mengingat tantangan geografis dan sosial yang kian kompleks.
Hasbi menyebut Luwu Timur sebagai salah satu contoh mendesak. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, menjadi pusat industri pertambangan nasional, serta memiliki jalur logistik lintas provinsi.
“Tanpa Kodim, kerawanan di kawasan industri dan pelabuhan penting bisa luput dari perhatian,” katanya.
Luwu dan Luwu Utara pun tak luput dari sorotan. Dua wilayah agraris itu dikenal dengan topografi menantang dan keterbatasan akses, yang menurut Hasbi membutuhkan kehadiran TNI secara permanen untuk mendukung pembangunan desa dan merespons bencana secara cepat.
“Kodim itu bukan semata alat pertahanan, tapi juga menjadi simpul pembinaan sosial, dukungan pembangunan, dan jembatan komunikasi antara negara dan rakyat,” ujar Hasbi.
Menurutnya, aspirasi pembentukan Kodim bukan hal baru. Dukungan dari tokoh masyarakat, DPRD, hingga pemerintah daerah sudah mengemuka bertahun-tahun. Namun, respons dari pemerintah pusat masih sebatas wacana.
Hasbi menegaskan bahwa KKLR Sulsel akan terus menyuarakan aspirasi ini dalam forum-forum nasional.
“Kalau negara ingin serius membangun kawasan timur Indonesia, maka Luwu Raya tidak boleh lagi dianaktirikan dalam aspek pertahanan dan keamanan,” tegasnya.
Saat ini, Kodim 1403/Palopo memikul beban kerja yang tak seimbang. Selain Palopo, Kodim ini harus mengawasi tiga kabupaten sekaligus—Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur—dengan sumber daya personel dan fasilitas yang terbatas.
“Sudah saatnya wilayah-wilayah ini memiliki komando militernya sendiri,” kata Hasbi.
