Ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2/R3 Kota Makassar mendatangi Kantor DPRD Makassar, Kamis (15/5/2025), menuntut kejelasan status kepegawaian pasca seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)/PPPK Tahap I Tahun Anggaran 2024.
Dipimpin Ketua Aliansi, Sukri Zulkarnain, massa menyuarakan tiga tuntutan utama kepada Komisi A DPRD Makassar.
Inti dari aspirasi mereka adalah desakan agar seluruh tenaga non-ASN R2 dan R3 yang telah mengikuti tahapan seleksi segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu, tanpa menunggu seleksi tahap berikutnya.
“Kami ingin kejelasan status, bukan janji. Seluruh tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun berhak mendapatkan pengakuan sebagai pegawai penuh waktu,” tegas Sukri yang akrab disapa Uky.
Tuntutan kedua, aliansi meminta Pemerintah Kota Makassar segera membuka formasi khusus bagi peserta seleksi tahap pertama agar proses pengangkatan sesuai tenggat maksimal pada 31 Oktober 2025.
Mereka juga mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mempercepat pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) tanpa menunggu tahap seleksi berikutnya.
Menurut Uky, tenaga honorer menolak status sebagai pegawai kontrak paruh waktu karena dinilai hanya menjadi perubahan istilah tanpa memberikan kepastian hukum dan hak yang setara.
“Pegawai paruh waktu hanya ganti nama. Teman-teman butuh status kerja yang jelas dan hak yang utuh sebagai ASN PPPK,” ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi, menyatakan pihaknya akan mengawal aspirasi ini secara serius. Ia menilai permintaan para honorer adalah bentuk keresahan yang wajar dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
“Kami paham mereka menuntut kejelasan. DPRD akan mencari solusi terbaik dan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait,” ucap Pahlevi.
Anggota Komisi A, Tri Zulkarnain, menambahkan pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BKPSDMD dan SKPD teknis lainnya. Ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam data jumlah honorer dan peserta PPPK.
“Selama ini belum ada data resmi yang terbuka. Kita perlu pastikan tidak ada data siluman yang mencemari proses seleksi,” jelas Tri.
Aliansi Honorer R2/R3 berharap Pemkot Makassar dan DPRD tidak hanya menampung aspirasi, tapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menjamin nasib ribuan tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam pelayanan publik.
