Pemerintah Kota Palopo bersama Kantor Pertanahan Kota Palopo menyerahkan 15 sertipikat tanah yang meliputi Barang Milik Daerah (BMD), tanah Wakaf, serta sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Lintas Sektor, Jumat (23/5/2025). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Saodenrae Convention Center (SCC), Palopo.
Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza DP, yang hadir secara langsung, mengapresiasi program nasional ini sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong keadilan agraria.
“Kami sangat sadar bahwa program ini adalah wujud sinergi pusat dan daerah yang perlu terus ditingkatkan. Ini adalah bentuk keberpihakan negara terhadap kepastian hukum atas tanah warga,” kata Firmanza dalam sambutannya.
Dari total 15 sertipikat yang diserahkan, lima di antaranya merupakan aset milik Pemerintah Kota Palopo.
Selain itu, terdapat pula sertipikat yang diserahkan untuk wilayah Luwu Timur.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Aspar, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menyerahkan 149 dari 300 target sertipikat PTSL tahun ini.
“Kami berkomitmen menuntaskan 300 sertipikat PTSL ini pada bulan Juni mendatang,” ujar Aspar.
Firmanza menekankan bahwa sertipikat tanah bukan sekadar dokumen legal, melainkan pelindung aset, modal usaha, dan warisan masa depan. Ia berharap program ini bisa mengaktivasi produktivitas tanah milik masyarakat.
“Sertifikat ini bukan cuma selembar kertas, tetapi sumber perlindungan dan keberdayaan ekonomi,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Palopo dalam mendukung penuh program-program ATR/BPN, baik itu PTSL, sertifikasi BMD, tanah wakaf, maupun program lintas sektor.
“Kami juga bersyukur telah menciptakan kesepakatan warga atas konsolidasi tanah untuk membentuk kawasan permukiman yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa program sertifikasi tanah merupakan bagian dari komitmen Komisi II DPR RI untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi rakyat.
“Program ini adalah bagian dari tema besar ‘Tanah untuk Rakyat’ yang terus kami dorong. Dan hari ini kami senang karena APBN yang kami tetapkan menunjukkan hasil konkret di lapangan,” kata Rifqinizamy.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Kakanwil ATR/BPN Sulsel, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Ketua DPRD Palopo, serta para penerima sertipikat.
