Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Sarkawi Hamid, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan sektor pertanian, terutama pada aspek pascapanen yang selama ini menjadi titik lemah petani.
Hal tersebut disampaikan usai mengikuti audiensi resmi Komisi II DPRD Luwu Timur dengan Perum Bulog, di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dalam audiensi yang turut dihadiri perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur, Sarkawi menjelaskan bahwa kondisi pengelolaan gabah di daerah masih jauh dari ideal.
Salah satu masalah utama adalah belum adanya infrastruktur pascapanen yang memadai, terutama penggilingan modern dan fasilitas pengering (dryer).
Menurutnya, kondisi cuaca Luwu Timur yang sering mengalami intensitas hujan tinggi membuat petani sulit mengeringkan gabah secara optimal.
Akibatnya, kualitas turun dan harga tertekan. Belum lagi daya serap industri penggilingan lokal yang hanya mampu mengolah sekitar 48.000 ton per musim, dari total produksi gabah yang mencapai 160.000 ton.
“Petani kita selalu dirugikan saat musim hujan karena tidak ada dryer memadai. Dengan penggilingan modern berkapasitas besar, kualitas gabah bisa terjaga dan harga tidak jatuh,” tegas Sarkawi.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Lutim melalui surat resmi yang ditandatangani Bupati Irwan Bachri Syam telah mengusulkan dua langkah strategis:
- Pembangunan Gudang Bulog berkapasitas 10.000–20.000 ton untuk mengimbangi produksi dan memperkuat fungsi stabilisasi harga.
- Pengadaan sedikitnya lima unit penggilingan padi modern dengan sistem dryer berkapasitas hingga 120 ton per jam untuk memastikan gabah bisa diproses meski dalam kondisi cuaca buruk.
Sarkawi menegaskan bahwa tanpa infrastruktur ini, Luwu Timur akan terus menjadi pemasok bahan baku ke luar daerah, sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati pengusaha di daerah lain.
“Kalau gabah kita terus dibawa keluar untuk diolah di daerah lain, petani tidak dapat keuntungan maksimal. Kita ingin industri pertanian tumbuh di Luwu Timur, bukan hanya sawahnya yang produktif,” ujarnya.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq, yang menyatakan bahwa Bulog siap menindaklanjuti kajian teknis usulan dari Luwu Timur.
Pihaknya menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.
Sarkawi menegaskan bahwa persoalan pascapanen adalah isu mendasar. Tanpa intervensi serius, petani akan tetap menjadi pihak paling dirugikan dalam rantai produksi beras.
“Kita ingin petani punya posisi tawar. Mereka butuh perlindungan nyata, bukan hanya janji. Infrastruktur pengolahan harus dibangun agar kesejahteraan mereka meningkat,” tutur Sarkawi.
Ia memastikan bahwa DPRD Lutim akan mengawal seluruh usulan ini hingga terealisasi dan meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar kepada daerah penghasil pangan seperti Luwu Timur.
“Saat infrastruktur pascapanen diperkuat, kita bukan hanya bicara soal harga. Kita bicara tentang masa depan ekonomi daerah, stabilitas pangan, dan kesejahteraan keluarga petani,” tutupnya.
