Dari Rp71 triliun di awal hingga Rp335 triliun di APBN 2026 — program makan bergizi gratis tumbuh luar biasa cepat, namun kini menjadi ujian besar bagi ketahanan fiskal negara.
- APBN 2025 Awal: Rp71 T, Alokasi Perdana Makan
- Realisasi 2025: Rp171 T, Setelah tambahan anggaran
- APBN 2026: Rp268 T – Rp335 T, Lembaga anggaran terbesar
- Target penerima: 82,9 Jt, yaitu siswa, ibu hamil, dan balita
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), andalan kampanye Presiden Prabowo Subianto — telah bermetamorfosis menjadi salah satu program belanja negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Dalam waktu kurang dari dua tahun, anggarannya melonjak hampir lima kali lipat, dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun. Pertanyaan yang kini menggantung di tengah publik dan para ekonom: apakah ini investasi masa depan bangsa, atau bom waktu fiskal yang siap meledak?
Perjalanan Anggaran yang Terus Membengkak
Ketika MBG resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, pemerintah telah menyiapkan Rp71 triliun dalam APBN — angka yang tampak besar, namun ternyata belum cukup. Hanya tiga minggu berjalan, muncul wacana penambahan Rp100 triliun untuk memperluas jangkauan dari 17 juta menjadi 82,9 juta penerima.
- 6 Januari 2025 – MBG resmi diluncurkan di 190 titik SPPG di 26 provinsi. Anggaran awal Rp71 triliun dari APBN 2025.
- Januari–Juni 2025 – Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap anggaran Rp71 T hanya cukup hingga Juni. Tambahan Rp140 triliun diajukan untuk Juli–Desember 2025.
- Agustus 2025 – Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan mengumumkan anggaran MBG 2026 mencapai Rp335 triliun, menjadikan BGN lembaga dengan anggaran terbesar.
- Februari 2026 – Defisit APBN sudah mencapai Rp135,7 triliun — naik 342% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. MBG disebut sebagai pendorong utama lonjakan belanja.
- Maret–April 2026 – Wacana Perppu pelebaran defisit di atas 3% PDB mencuat. Koalisi masyarakat sipil gugat UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi, menyoroti beban MBG pada ruang fiskal.
Klaim Pemerintah: Investasi, Bukan Sekadar Makan Siang
Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa MBG bukan program konsumtif biasa. Presiden Prabowo menyebut program ini sebagai fondasi untuk membangun generasi unggul, menekan stunting, dan menciptakan efek berantai bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa hingga akhir 2025, program MBG telah menjangkau 50,7 juta penerima manfaat setiap hari.
“Kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui MBG. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi.” — Presiden Prabowo Subianto, Pidato Kenegaraan, 15 Agustus 2025
Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa setiap tambahan Rp100 triliun anggaran MBG diperkirakan berkontribusi sekitar 0,7% terhadap PDB, dengan keterlibatan sekitar 185 ribu tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan sebesar 0,19 poin persentase. Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan, dan seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan.
Para Pengamat Angkat Tangan: Ada Yang Salah?
Di balik narasi pemerintah, deretan ekonom dan lembaga kajian mulai menyuarakan kekhawatiran serius. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut lonjakan defisit APBN awal 2026 ibarat “lampu kuning mau merah”, dan memprediksi anggaran bisa defisit hingga Rp340 triliun sepanjang tahun seiring naiknya harga minyak dunia.
“Defisitnya naik 4 kali dibanding Februari 2025. Pelebaran defisit terlalu cepat bisa buat ruang untuk jaga subsidi energi makin tipis.” — Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, Maret 2026
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah menghemat pengeluaran tak perlu, dan menyarankan MBG difokuskan hanya untuk siswa tidak mampu agar beban APBN lebih ringan. Ekonom Universitas Indonesia Kiki Verico bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah perlu memangkas belanja berlebihan, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Dari dalam INDEF, Abdul Manap mendorong restrukturisasi fiskal dengan meninjau kembali besaran anggaran MBG sebagai pos anggaran terbesar dalam fiskal 2026. Lembaga pemeringkat internasional pun tidak tinggal diam. Fitch Ratings memproyeksikan defisit anggaran Indonesia bisa mencapai sekitar 2,9% pada 2026 — lebih tinggi dari target APBN 2,69%. Skenario pesimistis Kemenkeu sendiri memperkirakan defisit bisa menyentuh 4,06% PDB atau sekitar Rp1.004 triliun jika harga minyak global terus melonjak.
Dua Sisi Mata Uang: Pro & Kontra MBG
Bukan Hanya Soal Uang: Masalah di Lapangan
Kerumitan MBG tidak hanya terletak pada angka. Di lapangan, program ini mencatat lebih dari 10.000 kasus keracunan massal sepanjang 2025, dengan insiden terbesar menimpa 1.333 pelajar di Bandung Barat sekaligus. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun merilis temuan bahwa ratusan yayasan mitra SPPG diduga memiliki koneksi dengan perangkat negara, sementara ribuan dapur “fiktif” teridentifikasi — ada akun terdaftar namun tidak ada fisiknya.
Pengurus LTN PBNU Sofian Junaidi Anom mempertanyakan apakah anggaran ratusan triliun itu benar-benar sampai ke perut siswa dalam bentuk gizi berkualitas. Menurutnya, struktur anggaran dengan pagu bahan baku yang sangat ketat dan pelimpahan ke yayasan-yayasan pengelola dapur menjadi celah kerawanan yang nyata.
Jalan Tengah yang ditawarkan Para Ekonom
Alih-alih membatalkan program, sebagian besar pengamat mendorong reformasi desain MBG. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) merekomendasikan agar program difokuskan terlebih dahulu di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan daerah dengan stunting tertinggi. Ekonom Riza mengusulkan skema pembiayaan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga filantropi agar beban APBN lebih ringan. Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengingatkan bahwa jika program tetap dipaksakan dengan kapasitas fiskal yang terbatas, defisit anggaran berpotensi melampaui batas 3% dari PDB.
Pada akhirnya, perdebatan soal MBG mencerminkan dilema klasik kebijakan publik: antara ambisi sosial yang mulia dan kapasitas fiskal yang terbatas. Program ini bisa menjadi warisan besar pemerintahan Prabowo — atau menjadi beban berat yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Jawabannya sangat bergantung pada kemauan politik untuk melakukan reformasi tata kelola secara serius, cepat, dan transparan.
