Pemerintah Kota Palopo menghadapi tantangan serius akibat tingginya porsi belanja pegawai yang kini mencapai sekitar 47 persen dari total APBD.
Pj Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid mengungkapkan kondisi tersebut harus segera diatasi karena pada tahun 2027 porsi belanja pegawai ditargetkan turun menjadi 30 persen.
Jika target itu tidak tercapai, sejumlah komponen kesejahteraan pegawai berpotensi terdampak, termasuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Bisa-bisa hilang nanti kita punya TPP semua, tidak cukup lagi itu,” ujarnya Senin, 20 April 2026.
Selain TPP, keberadaan pegawai PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu juga disebut dapat terdampak jika pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran.
“Untuk pegawai PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu bisa saja dirumahkan jika ingin memenuhi target 30 persen itu. Itupun belum cukup itu,” kata Zulkifli.
Meski demikian, pimpinan daerah disebut terus berupaya agar belanja pegawai tetap aman dan tidak mengalami pemotongan.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ruang fiskal semakin kuat.
Sekda meminta seluruh pegawai ikut bekerja keras membantu pencapaian target pendapatan daerah.
“Semua pegawai harus bekerja keras agar target PAD kita bisa tercapai, karena bagaimana mau jalan kegiatan kalau tidak ada dananya,” tegasnya.
Menurutnya, kenaikan PAD menjadi faktor penting agar pemerintah tetap mampu membiayai program pembangunan sekaligus menjaga kesejahteraan aparatur.
