LUWU TIMUR – Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur (Lutim), H. Bahri Suli didampingi Kepala Bapelitbangda, Dohri As’ari menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Penggunaan dan Pemanfaatan PDN secara virtual dalam rangka bangga buatan indonesia, di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Lutim, Jumat (20/05/2022) yang dihadiri seluruh Provinsi Kabupaten/kota se-Indonesia.
Dirjen Bima Bangda, Dr. Teguh Setyabudi membeberkan bahwa, angka komitmen dari pemerintah daerah mencapai 40% dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang akan dibelanjakan untuk produk dalam negeri.
“Kita harapkan dalam rakor kali ini merupakan komitmen bersama oleh seluruh pemerintah daerah terkait barang dan jasa yang harus segera direalisasikan dalam bentuk kontrak,” ungkapnya.
ia juga menekankan agar pemerintah daerah untuk membentuk tim P3DN. “Alhamdulillah, sampai saat ini 151 Pemda yang telah membentuk tim P3DN. Untuk daerah yang belum membentuk tim akan kami berikan surat peringatan dan untuk itu segera optimalkan P3DN ini,” tegas Teguh Setyabudi.
Sementara itu, Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan mengatakan, pencapaian realisasi secara umum dari segi belanja daerah mencapai 14,74%. Untuk Provinsi, realisasi di tahun 2022 ditargetkan mencapai 40% namun baru mencapai 15%.
“Jika dilihat memang sangat kecil dan rendah dari target belanja untuk seluruh Provinsi Kabupaten/kota di tahun 2022 ini,” ungkapnya.
Horas Maurits Panjaitan juga berharap pada pertemuan ini tentunya seluruh Pemda untuk segera merealisasikan data P3DN dan berupaya meningkatkan realisasi barang dan jasa dalam rangka produk dalam negeri bisa lebih tinggi.
Terakhir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Edi Mulia mengatakan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri maupun produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran, mendukung pencapaian target belanja anggaran pendapatan, belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 paling sedikit 400 triliun untuk produk dalam negeri, serta menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%.
“Dari sekian upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan produk dalam negeri dan tentunya juga merupakan instruksi Presiden RI yang harus kita laksanakan demi menunjang perekonomian Indonesia,” kata Edi Mulia.
Dari penyampaiannya tersebut, ia berharap seluruh Bupati/Walikota untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produk dalam negeri.
Turut hadir mendampingi Sekda pada Rakor ini antara lain, Kepala Disdakoprinum, Senfry Oktavianus, Kepala Bidang Perindustrian, H. Hasimning, dan Kepala Bidang Perekonomian, Ainuddin. (ikp-kehumasan/kominfo-sp)
