LUWU TIMUR – Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli mewakili Bupati Luwu Timur menyampaikan jawabannya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Luwu Timur terhadap Ranperda tentang APBD TA. 2023 pada Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lutim, Aripin, didampingi Wakil Ketua II, H. Usman Sadik, Selasa (01/11/2022).
Menjawab pandangan umum Fraksi Hanura, Sekda Lutim mengatakan bahwa, terkait kondisi jembatan Lepa-Lepa Desa Burau, Dinas PUPR telah melakukan koordinasi ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan dan ditindaklanjuti dengan pengusulan proposal untuk permohonan penanganan jembatan ke BBPJN Sulawesi Selatan.
“Untuk kondisi jalan berlubang dari arah Kecamatan Burau ke Kecamatan Wotu, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan balai dan telah dilakukan koordinasi dengan Balai untuk dilakukan perbaikan terhadap jalan tersebut,” jelas Sekda.
Selanjutnya, menjawab pandangan umum Fraksi PAN terakit usulan peralatan USG dan Alat pemeriksaan darah pada setiap puskesmas, H. Bahri Suli menjelaskan bahwa, untuk optimalisasi pelayanan PKM khususnya pelayanan kesehatan ibu memang menjadi prioritas Pemerintah daerah.
“Perlu kami sampaikan bahwa TA. 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi DAK untuk Sarana PONED yang berorientasi pada pelayanan kesehatan ibu hamil. Pemerintah daerah juga terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana kesehatan,” bebernya.
Untuk kinerja pegawai, sesuai pemandangan umum Fraksi Fraksi Gerindra, Sekda menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan upaya peningkatan kedisiplinan pegawai untuk mendorong kinerja pegawai yang berbasis tekhnologi.
“Terkait pengendalian Inflasi sesuai pemandangan umum Fraksi PDI-P, Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan tetap melakukan rapat monitoring terkait perkembangan inflasi di daerah masing-masing dengan dukungan kerjasama seluruh stakeholder,” ungkap Bahri Suli.
Kemudian, menjawab pemandangan umum Fraksi Golkar tentang bendungan IPAL yang dikelolah PT. Waemami, H. Bahri Suli mengatakan, pembangunan bendung dan IPAL membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah daerah tetap berupaya melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat mengenai penganggaran tersebut.
Terakhir, untuk pemandangan umum Fraksi Nasdem terkait kerjasama pemerintah dan swasta (CSR) dalam hal membangun sistem pengelolaan sampah berskala kawasan melalui pola pengolahan Sampah Kawasan (TPS 3R), Sekda Bahri Suli menjelaskan bahwa, diharapkan TPS 3R dapat menciptakan pelayanan persampahan yang maksimal sehingga sampah yang dihasilkan oleh warga akan dikelola sehingga nantinya bernilai ekonomi.
Setelah menyampaikan jawabannya, Sekda Lutim bersama Perwira Penghubung, perwakilan Polres, Kemenag Lutim, para Asisten dan Staf Ahli, para kepala OPD dan para Kabag, selanjutnya mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pencegahan Perkawinan Usia Anak. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
