Bantuan program listrik murah di Kabupaten Luwu Timur tahun 2015 lalu dipertanyakan oleh sejumlah warga penerima bantuan.
Pasalnya, program yang seharusnya telah rampung di tahun lalu hingga saat ini bantuan itu belum juga terealisasi dengan maksimal.
Seperti yang terjadi desa Bawalipu, Kecamatan Wotu. Penerima bantuan tersebut telah mendatangi dan mempertanyakan progress bantuan itu ke kantor desa.
Melalui Sekertaris Desa (Sekdes) Bawalipu, Jus’ang mengatakan, desanya memang telah mendapatkan kuota bantuan sebanyak 10 sambungan aliran listrik untuk warganya namun hingga saat ini bantuan tersebut belum sepenuhnya terealisasi.
“Pemasangan kilometer belum ada dan baru instalasi didalam rumah yang terpasang semua. Bantuan ini hanya ditujukan kepada orang yang tidak mampu saja,” ungkap Jus’ang via telepon.
Menurutnya, dirinya mendapatkan dan mengusulkan bantuan itu berdasarkan permintaan dari dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur.
“Waktu itu kita diminta untuk memasukkan data warga yang belum memiliki listrik namun yang disetujui hanya 10 sambungan listrik saja karena yang diutamakan adalah warga yang tidak mampu,” ungkapnya.
Ditemui diruang kerjanya, Kepala Bidang (Kabid) Energi dan Kelistrikan, Irwan mengaku pernah dihubungi sejumlah kepala desa terkait program ini. Menurutnya, program listrik murah itu bukan kewenangan dari dinas ESDM melainkan program dari PT PLN.
“Kami disini hanya sekedar menfasilitasi pihak PLN dan warga yang belum punya listrik dan tidak mampu, yang pasti rumahnya berada dijaringan listrik PLN,” ungkapnya.
Berdasarkan surat dari PLN, kata Irwan, kuota untuk Luwu Timur sebanyak 500 sambungan rumah dengan dua tahap yakni tahap pertama 260 sambungan dan selebihnya masuk pada tahap kedua.
“Tahap pertama itu juga belum seluruhnya terpasang ke rumah – rumah warga yang menerima bantuan tersebut,” ungkap Irwan.
Dirinya mengaku kerap melakukan komunikasi baik melalui surat maupun mendatangi langsung pihak PLN. “Waktu saya datang mereka (PLN) bilang materialnya sudah keluar. Berita acaranya juga sudah ditandatangani kepala desa,” ungkapnya.
Menariknya, pihak PT PLN sendiri malah kembali melempar tanggung jawab itu kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut kepala PLN ranting Tomoni, Faisal, pihaknya hanya sebagai mediasi dan pelaksana disaat bantuan tersebut turun dari Kementerian. Program itu merupakan usulan ESDM.
“Program ini diusulkan oleh dinas ESDM ke Kementerian, setelah usulan itu disetujui maka Kementerian meminta kepada PLN untuk meninjau ulang, apakah usulan ESDM itu tepat sasaran,” ungkapnya.
Terkait program itu, dirinya mengaku jika bantuan tersebut masih berproses saat ini padahal program itu harusnya telah terealisasi ditahun lalu.
“Material yang lambat datang sehingga masih ada sejumlah desa yang belum terpasang kilometernya hingga saat ini,” ungkap Faisal.
