Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menjadwalkan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Menpan RB, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rabu 27 Juli.
Konsultasi yang dilakukan oleh komisi I DPRD Luwu Timur tersebut terkait pelantikan dan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler belum lama ini.
Legislator partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rully Heriyawan mengatakan, konsultasi ini dilakukan merupakan hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Senin, 25 Juli 2016.
Menurutnya, hasil konsultasi itu nantinya akan dipaparkan kembali berdasarkan petunjuk Mendagri, Menpan dan KASN. “Kita tunggu saja hasil konsultasinya, apa petunjuk dari sana,” ungkap Rully.
Wakil ketua Komisi satu, Herdinang yang ditemui membenarkan adanya konsultasi soal pelantikan dan mutasi pejabat tersebut.
Ia menjelaskan, DPRD berkonsultasi ke Mendagri dan Menpan RB terkait adanya surat penjelasan permohonan pelaksanaan mutasi yang tidak disetujui. Sementara untuk KASN, konsultasi tentang pelanggaran yang sudah dilakukan.
“Ini yang akan kita konsultasikan karena ada surat dari Mendagri dan Menpan RB tidak menyetujui pelantikan itu dengan alasan Bupati terpilih belum cukup enam bulan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler resmi melantik tiga pejabat hasil seleksi terbuka. Tiga pejabat tersebut yakni Kabag Pemerintahan, Dohri As’Ari, menjabat Asisten Pemerintahan, Camat Mangkutana, Kamal Rasyid menjabat kepala BKD, dan staf Disnakertransos, Hamris Darwis menjabat staf ahli.
Untuk diketahui, UU ASN no 5 thn 2014 sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat sebagai antisipasi dampak pilkada serentak 2015 dan juga dipersiapkan untuk merubah paradigma ASN dari Comfort Zone (zona nyaman) menuju Competitive Zone.
