Sulawesi Selatan kembali menunjukkan kepemimpinannya di tingkat nasional dengan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) perdana untuk tahun 2025. Program yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan ini dilaksanakan serentak di 24 kabupaten/kota.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa keseimbangan antara harga yang layak bagi produsen dan terjangkau bagi konsumen adalah kunci dari keberhasilan GPM.
“Dengan potensi alam yang memungkinkan pertanian berjalan sepanjang tahun, kami optimistis Sulawesi Selatan bisa menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan pangan,” ujar Fadjry, saat menghadiri GPM Perdana 2025 di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Selasa (14/1/2025)
Menurutnya, tidak hanya berfokus pada padi, Sulsel diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan berbagai komoditas pangan. Sinergi antara pemerintah, produsen, dan konsumen menjadi elemen penting untuk memastikan program ini berhasil.
Namun, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti puso akibat bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah.
“Mengatasi hal ini, Pemprov Sulsel bersama pemerintah pusat telah berkomitmen memperbaiki infrastruktur pertanian, terutama sistem pengairan, serta memastikan distribusi pupuk langsung ke petani. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga produktivitas dan mendukung tercapainya swasembada pangan,” ujarnya.
Ketua Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yudhi Harsatriadi Sandyatma, memberikan apresiasi atas langkah Sulawesi Selatan yang menjadi provinsi pertama di Indonesia meluncurkan GPM pada awal tahun 2025. Ia menyebut inisiatif ini sebagai langkah inspiratif yang patut ditiru oleh daerah lain.
Pelaksanaan GPM di Sulawesi Selatan melibatkan 22 vendor dan akan dilakukan sebanyak 53 kali hingga Februari. Pada tahun 2024, program serupa telah berhasil dilaksanakan sebanyak 622 kali, membuktikan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas pangan.
