LUWU TIMUR – Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Desa (PMD) merupakan dinas keenam yang disambangi Kominfo-SP bersama para jurnalis Partner Pemkab Lutim, Senin (05/09/2022).
Kunjungan tersebut untuk melakukan pengambilan data sekaligus wawancara kepada Dinas PMD terkait pencapaian kinerja tahun 2021-2022 yang diterima di Aula Kantor Dinas PMD.
Pada kesempatan ini, kepala Dinas PMD, Halsen didampingi Sekretaris Dinas, Erwin, ST, Kabid Pengembangan SDM & SDA, Hj. St. Nurhaeni, BA, Kabid Kelembagaan Desa & Pemberdayaan Masyarakat, Muzakkir, S.Ag, Kasubag Kepegawaian & Perencanaan, Fitriani Ismail, SH, JF Penggerak Swadaya Masyarakat, Jamaluddin, S.Sos dan Annas.
Sementara dari Dinas Kominfo-SP, hadir Sekretaris, Kepala Bidang Informasi dan Kehumasan, Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan. Untuk Media Partner, hadir Sinyaltajam, Lutim-news, Lutimterkini, Timur-online, Eksposdemokrasi, Luwuraya dan Mediata.
Kadis PMD Luwu Timur, Halsen mengungkapkan bahwa, jumlah desa yang tertinggal di Luwu Timur mengalami penurunan setiap tahun dengan berbagai program yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), bahkan di tahun 2022 ini tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal.
“Alhamdulillah untuk tahun 2022 ini, status desa yang kaitannya dengan indeks desa membangun di 124 desa untuk desa tertinggal dimana pada tahun 2021 masih ada tersisa 6 desa, namun begitu masuk tahun 2022 ini sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal di Luwu Timur,” terang Halsen.
Selanjutnya, Kadis PMD memaparkan terkait program yang merupakan visi misi Bupati Luwu Timur yakni 1 miliar 1 desa berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Untuk Dana BKK tersebut, kata Halsen, sudah terealisasi (cair) masing-masing desa (124 desa) sebesar 20%. Karena tahapan pencairan itu dibagi 3 yakni tahap pertama 20%, kedua 60% dan ketiga 20%.
“Sekarang sudah masuk di tahapan kedua. Nah, adapun persyaratan untuk pencairan tahap kedua ini, ketika realisasi tahap pertama yang 20% tersebut sudah mencapai 75%. Yang penting desa sudah merealisasikan 75% dana BKK tahap pertama, desa tersebut sudah bisa mengurus pencairan untuk tahap kedua sebesar 60%,” jelasnya.
Halsen mengungkapkan bahwa, untuk saat ini belum semua desa mengajukan pencairan tahap II tersebut, baru 50 desa yang mengajukan pencairan karena tahap pertamanya sudah terealisasi 75%.
“Semoga minggu depan sudah semakin banyak yang mengajukan pencairan tahap II. Itu berarti bahwa kemajuan dari realisasi anggarannya sudah mencapai syarat untuk mengajukan tahap II,” harap Halsen.
