Aktivitas kegiatan ekonomi di daerah, dinilai masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar seperti rendahnya konektivitas dan efisiensi sistem logistik, tingginya ketergantungan produktivitas pangan pada faktor cuaca, serta struktur pasar yang terdistorsi merupakan tantangan terbesar bagi terjaganya stabilitas harga.
Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Palopo yang dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Kota (Sekkot) Palopo, Kamis (5/9/13) yang dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) Kota Palopo.
Sekkot Palopo, Andi Syamsu Rijal Syam mengatakan rapat koordinasi itu digelar karena adanya implikasi berbagai persoalan aktifitas ekonomo daerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran inflasi, yang memerlukan koordinasi kebijakan yang solid antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, termasuk kebijakan Pemerintah Daerah.
Menurutnya, tim TPID Kota Palopo dibentuk berdasarkan SK Walikota No.101a tahun 2012 tanggal 26 September 2012, yang menindaklanjuti pembentukan TPID Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur No. 103 tahun 2010.
“TPID memiliki tugas melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong sasaran inflasi nasional kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia,” ujarnya.
Haris
