Sebanyak 4 serikat pekerja diundang pansus DPRD Luwu Timur guna membahas rancangan Peraturan Daerah (ranperda) perihal penyelenggaraan ketenagakerjaan di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur. Selasa (15/01/2019).
Perwakilan Serikat Pekerja tersebut antara lain KSPSI, SP.KEP, FSPSI, dan FPE KSBSI. Kehadiran mereka disambut baik Ketua Pansus Iwan Usman.
Disebutkan juga dalam rapat, Iwan berharap masukan dari serikat pekerja dalam penyempurnaan draft rancangan perda yang nantinya berfungsi sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur.
Dalam diskusi, hal yang dibahas yakni mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pekerja/buruh di lapangan, gaji, daya beli, laju inflasi daerah tambang dan penerapan sistem outsourcing dalam perusahaan.
Iwan berpendapat fungsi pengawasan dalam penerapan undang-undang ketenagakerjaan mesti diperhatikan, selain itu pembentukan tim reaksi cepat juga diperlukan dalam rangka pendampingan permasalahan buruh. Dirinya juga menanggapi usulan mengenai upah sektoral, dan usulan kenaikan upah buruh diatas angka inflasi agar menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebelumnya, pansus telah beberapa kali membahas ranperda penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan mengundang stakeholder terkait. Namun menurut Iwan, pansus masih perlu tambahan waktu dalam merumuskannya.
“Kami dari pansus, masih akan membahas lebih lanjut terkait ranperda ini agar mendapatkan peraturan yang objektif dari pekerja maupun pengusahanya,” papar Iwan.
Hadir pula Anggota DPRD Andi Endy B. Shin Go, Hj. Harisah Suharjo, dan Dinas Transmigrasi, tenaga kerja dan Industri.
