Menurutnya dalam RAPBD Perubahan 2013 program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak yang berkurang atau mengalami penundaan kegiatan. Hal itu dikarenakan terkait defisitnya anggaran.
“Namun demikian, program pada pemenuhan pelayanan publik tetap konsisten terakomodir secara baik,” ujarnya.
Terkait dengan upaya DPRD untuk mendorong agar Kesra Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Lutra dapat dibayarkan pada APBD Perubahan, Banggar DPRD, masih menunggu keputusan Mentri Keuangan.
“Jika Keputusan Mentri Keuangan telah ada, kita berupaya agar dana Kesra PNS ini dapat segera dibayarkan,” ungkap legislator Golkar ini.(*)
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
