Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-16 kalinya tidak hanya menjadi capaian pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
Pengakuan tersebut disampaikan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (2/6/2026).
Menurut Irwan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari fungsi pengawasan DPRD yang berjalan secara berkelanjutan, disertai dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan.
“Ini tidak lepas dari fungsi pengawasan dari DPRD Luwu Timur, serta pengawalan aktif dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Irwan.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat tersebut menunjukkan laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi. Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, capaian tersebut menjadi pengingat agar setiap rupiah yang dikelola melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Predikat ini harus menjadi pengingat bahwa setiap rupiah APBD yang dikelola harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Irwan.
DPRD Komitmen Kawal Pengelolaan APBD
Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Harisah Suharjo, menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif untuk memastikan tata kelola keuangan daerah tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Opini WTP ini menjadi penyemangat bagi DPRD untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Kami ingin memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan baik dan setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Luwu Timur,” ujar Harisah.
Menurut Harisah, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus dipertahankan agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik, tanpa mengurangi fungsi pengawasan yang menjadi tugas konstitusional lembaga legislatif.
“Pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sinergi yang baik harus terus kita jaga agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat,” ungkapnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menyerahkan opini WTP tersebut langsung kepada Bupati Luwu Timur dalam agenda penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025. Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Harisah Suharjo, turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Raihan opini WTP ke-16 ini memperkuat catatan konsistensi Kabupaten Luwu Timur dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan tata kelola keuangan yang baik tersebut benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
