LUWURAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD Luwu Timur menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam bersama Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur di Ruang Sidang Kantor DPRD, Malili, Kamis (13/8/2026).
Penandatanganan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo. Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Luwu Timur Hj. Puspawati Husler, anggota DPRD, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta unsur Forkopimda.
Anggaran Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
Perubahan KUA dan PPAS diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan penganggaran dengan perkembangan kondisi daerah selama pelaksanaan APBD 2026.
Bupati Irwan Bachri Syam mengatakan perubahan tersebut mencakup penyesuaian dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.
Menurutnya, perubahan anggaran juga harus mampu merespons kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkembang sepanjang tahun berjalan.
“Perubahan KUA dan PPAS TA. 2026 ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kondisi daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, serta sebagai respons terhadap berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkembang sepanjang tahun berjalan,” ujar Irwan.
Ia menjelaskan, rancangan perubahan KUA dan PPAS sebelumnya telah melalui pembahasan antara DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Irwan juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), yang telah mengikuti dan mengawal proses pembahasan hingga kesepakatan dapat ditandatangani.
Dari sisi DPRD, kesepakatan perubahan KUA dan PPAS menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran lembaga legislatif bersama pemerintah daerah.
Sebelumnya, Juru Bicara Banggar DPRD Luwu Timur Firman Udding telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS dalam rapat paripurna yang sama.
Dalam laporan tersebut, Banggar menekankan agar perubahan APBD 2026 diarahkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Beberapa hal yang menjadi perhatian Banggar antara lain antisipasi dampak kemarau terhadap sektor pertanian, percepatan kesiapan operasional RS Atue, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS, proses perubahan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Kesepakatan tersebut menjadi landasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan Luwu Timur pada tahun berjalan.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
