Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur telah disampaikan oleh masing – masing fraksi diruang sidang Paripurna, Senin (10/10/16). Agenda tersebut dihadiri langsung Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler.
Ketua Fraksi partai Nasdem, Iwan Usman mengatakan, dalam Ranperda perubahan dapat lebih mengutamakan peningkatan pelayanan karena saat ini masih banyak warga yang mengeluhkan lambannya pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga diharapkan agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan perizinan tambang galian C.
Juru bicara fraksi PAN, Hj Harisah mengatakan, sektor perencanaan perlu ditingkatkan terutama pada perencanaan awal dan konsultan perencana. Dengan tidak matangnya sektor ini, banyak terjadi nomenklatur dan desain yang berubah sehingga berakibat menimbulkan potensi markup. Dari hasil reses, kata Harisah, banyak ditemukan persoalan pada tingkat realisasi, kualitas dan pengawasan yang tidak maksimal.
Ketua Fraksi PDIP, Pieter P Parrangan meminta penjelasan kepada Bupati Luwu Timur terkait latar belakang dan penyebab penundaan serta penurunan target pendapatan sehingga kondisi ini tentunya akan berimplikasi negatif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Luwu Timur.
Juru bicara partai Golkar, Rully Heryawan juga meminta kepada Pemda untuk serius mempercepat penyerapan anggaran guna melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk program yang dibiayai dana DAK agar secepatnya dilaksanakan. Selain itu, kata Rully, masih terdapat kegiatan fisik yang belum sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Termasuk perlu perhatian khusus terhadap pelaksanaan pembangunan TPI di Wotu.
Ketua Fraksi Demokrat, Herdinang mengatakan, salah satu penyebab rendahnya daya serap APBD Luwu Timur tahun 2016 adalah terlambatnya proses lelang di ULP sehingga diharapkan perlu penataan kelembagaan agar dapat bekerja dengan jujur dan transparan sehingga target yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu, fraksi Demokrat juga meminta agar penerbangan perdana juga sudah dapat dilakukan November 2016.
