LUWURAYA.COM — Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti rencana pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi tersebut mendorong optimalisasi pendapatan daerah sekaligus menekankan pentingnya efektivitas dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.
Catatan itu disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap Ranperda APBD 2027 yang disampaikan di Malili pada 21 Oktober 2026. Dokumen tersebut memuat pandangan fraksi mengenai arah pembangunan, pengelolaan anggaran, serta sejumlah sumber pendapatan yang dinilai perlu dioptimalkan.
Dalam dokumen itu, pendapatan daerah pada rancangan APBD 2027 direncanakan sebesar Rp2,213 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,263 triliun. Perbedaan kedua komponen tersebut menunjukkan rencana belanja lebih besar daripada pendapatan.
Dokumen Fraksi Golkar mencantumkan defisit sebesar Rp49.196.017.255 atau sekitar 2,22 persen. Namun, terdapat selisih dalam perhitungan angka tersebut. Berdasarkan nilai pendapatan dan belanja yang tercantum, selisihnya mencapai Rp49.192.017.255. Angka resmi perlu dikonfirmasi sebelum digunakan sebagai angka final pemberitaan.
Dorong optimalisasi pendapatan daerah
Selain menyoroti struktur anggaran, Fraksi Golkar menyatakan bahwa Luwu Timur masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena itu, optimalisasi sumber pendapatan daerah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan APBD tersebut.
Salah satu hal yang disoroti ialah pemanfaatan hibah daya listrik dari PT Vale Indonesia. Dalam pemandangan umumnya, fraksi menyebut hak pemerintah daerah atas hibah tersebut sebesar 10,7 megawatt (MW), tetapi mempertanyakan daya yang belum terserap oleh PT PLN.
Fraksi Golkar juga mengusulkan agar pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan negosiasi mengenai harga jual listrik kepada PLN. Harga yang disebut dalam dokumen saat ini sebesar Rp600 per kilowatt hour (kWh), dengan usulan peningkatan menjadi minimal Rp900 per kWh.
Menurut pandangan fraksi, langkah tersebut berpotensi menambah pendapatan daerah. Namun, dokumen pemandangan umum itu tidak merinci perhitungan yang menjadi dasar estimasi tambahan pendapatan tersebut.
Anggaran diarahkan pada prioritas pembangunan
Fraksi Golkar turut menekankan agar program dalam APBD 2027 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Tahun anggaran 2027 disebut sebagai tahun ketiga pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut.
Fraksi juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pembangunan multiyears untuk mendorong pemerataan pembangunan berkelanjutan antardesa. Di sisi lain, penyusunan anggaran diharapkan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaannya.
Pemandangan umum tersebut merupakan bagian dari pembahasan Ranperda APBD 2027, sehingga angka pendapatan, belanja, dan defisit yang disebutkan masih merujuk pada rancangan. Dokumen itu juga memuat sejumlah catatan dan usulan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum anggaran ditetapkan.
Dalam penutup pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Sikap tersebut disertai sejumlah catatan mengenai pengelolaan anggaran, optimalisasi pendapatan, dan keselarasan program pembangunan daerah.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
