Ini Komentar Politisi di Lutim Soal Pemilukada Lewat DPRD

Asdhar
2 Min Read
×

Terima Kasih Atas Dukungan Anda!

Anda akan dialihkan ke halaman SociaBuzz resmi kami untuk memberikan dukungan.

Buka Halaman Dukungan

Pasca ditetapkannya UU Pemilukada oleh DPR RI yang salah satu poinnya adalah menghapus pemilihan langsung dan mengembalikan pemilihan ke tangan DPRD, memberi dampak kepada daerah yang akan menyelenggarakan pemilukada. Salah satunya adalah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) yang rencananya akan menggelar Pemilukada pada 2015 mendatang.

Lantas, bagaimana komentar para politisi di Lutim terkait ditetapkannya UU itu?

Ketua DPC Partai Nasdem Luwu Timur, Saldy Mansyur menilai persoalan Pemilukada dilakukan melalui DPRD atau secara langsung dianggap bukan persoalan. Namun yang penting adalah dilakukannya pengawasan terhadap DPRD, terutama untuk mencegah terjadinya money politik.

“KPK harus turun memantau dan mengawasi agar betul terpilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah di Lutim, karena kalau banyak keluarkan dana kampanye pasti dia mau kembalikan atau membayar utang sehingga tidak memihak lagi ke rakyat,” ujar Saldy.

Menurutnya, para politisi di DPR RI pastinya sudah memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan. “Yang terpenting adalah, Bupati Lutim harus orang yang memiliki jaringan kuat dalam dan luar negri, karena daerah ini harus dibangun dengan skala internasional tetapi juga harus melingdungi rakyat lutim dan keserakaan investor,” ujar Saldy.

Lain hal yang diungkapkan oleh Wakil Ketua I PDC Partai Demokrat Luwu Timur, Herdinang yang menilai jika masyarakat harus menghormati keputusan DPR RI yang telah menetapkan UU Pemilukada tersebut. Menurutnya, Pemilukada lewat DPRD sesungguhnya cerminan dari falsafah Negara Indonesia pada sila Keempat yaitu Kerakyatan yg dipimpin berdasarkan musyawarah dan Perwakilan.

“Keputusan ini juga sesungguhnya mengembalikan Demokrasi kita kepada jalur yang benar,” ujar Herdinang.

Sementara itu, Legislator dari Partai Gerindra, Sarkawi A Hamid menilai pengembalian pemilukan kepala daerah melalui DPRD dinilai sudah tepat, karena DPRD adalah representase rakyat.

“Maka DPRD harus mampu membaca, menganalisa aspirasi, dan keinginan rakyat terkait siapa figur pantas untuk menjawab kebutuhan dan tantangan Luwu Timur ke depan,” ungkapnya.

Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.

Share This Article
PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser