Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB-PP) Kabupaten Luwu Timur mengajak semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk meningkatkan komitmen dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA).
Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi Kabupaten Layak Anak yang berlangsung di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Selasa (07/06/16).
Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengatakan, anak-anak adalah investasi di masa yang akan datang, mereka adalah harapan semua bangsa, anak-anak yang kuat serta memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional yang kuat menjadikan bangsa tersebut kelak akan kuat pula, maka menjadi kewajiban bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka siap menjadi modal pembangunan.
”Peran seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak,” jelasnya.
Menurut Husler, ada 31 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) kluster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.
”Indikator-indikator KLA tersebut tidak boleh berhenti menjadi sederet checklist evaluasi KLA, tetapi harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kepala Badan KB-PP, Rosmiyati Alwi mengatakan, Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang memberikan perlindungan kepada anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal.
Menurut Rosmiyati, salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan menyediakan Fasilitas ruang bermain ramah anak (RBRA) disetiap Puskesmas, Rumah Sakit dan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan tersedianya Zona Aman Sekolah.
Ia menambahkan, maksud dan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan komitmen Pemkab Kobar, untuk mewujudkan pembangunan yang responsive terhadap hak dan kebutuhan anak. Selain itu juga sebagai upaya memperkuat kapasitas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan KB-PP, Syawalong mengatakan, narasumber kegiatan, Nur Anti selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup, Perlidungan Perempuan dan Anak Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Selatan dan peserta sosialisasi berasal dari SKPD, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita, dan lembaga masyarakat.
