Puluhan massa dari sejumlah organisasi mahasiswa di Kabupaten Luwu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Luwu, Rabu (14/8/13) siang tadi. Dalam aksinya, massa mendesak kepada DPRD Luwu untuk menerbitkan rekomendasi kepada KPK melakukan audit harta kekayaan Bupati Luwu, Andi Mudzakkar.
Dalam aksinya, mahasiswa menuding bahwa opini Disclaimer yang diberikan oleh BPK RI untuk Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu disebabkan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Bupati Luwu.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan hasil kerja Pansus DPRD Kabupaten Luwu dalam menindak lanjuti opini disclaimer tersebut.
Menanggapi itu, ketua Pansus DPRD tentang LHP BPK, Hafida Rauf mengatakan jika pihaknya sudah menyelsaikan tugas mereka menanggapi opini BPK RI tentang LKPD Kabupaten Luwu.
“Pansus sudah mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikan kepada Bupati Luwu untuk segera menindak lanjuti laporan keuangan daerah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, namun terkait dengan tudingan korupsi Bupati Luwu, itu bukan ranah kami untuk menindak lanjuti,” ujar Hafida.
Amran
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
