Pemerintah Kota Palopo menunjukkan keseriusannya dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi.
Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza DP, hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/5/2025) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta.
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan seluruh kepala daerah, ketua DPRD, sekda, dan inspektur daerah se-Sulsel.
Palopo hadir penuh, dipimpin langsung oleh Firmanza bersama Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah.
“Palopo tidak berdiri sendiri. Kami bagian dari sistem yang harus transparan dan akuntabel. Karena itu kami hadir dan terlibat aktif,” tegas Firmanza.
Dalam rapat, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan bahwa mayoritas kasus korupsi yang menjerat kepala daerah masih didominasi oleh persoalan pengadaan barang dan jasa serta suap perizinan.
KPK mendorong peran aktif daerah dalam pencegahan melalui pendekatan digital dan penguatan pengawasan.
Salah satu fokus utama adalah peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.
Indikator ini menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi di delapan area strategis.
“MCP 2025 akan kami jadikan pedoman untuk memperkuat integritas birokrasi di Palopo,” tambah Firmanza.
Dia juga menyampaikan apresiasi atas peran KPK yang secara aktif mengawal daerah dalam membangun sistem pencegahan yang lebih terukur.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
