Kepala Cabang PT Pos Indonesia Palopo, Frits Soflantila mengakui jika pembayaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Tana Luwu, masih dalam kondisi amburadul. Pihaknya pun menyalahkan pemerintah yang dinilai masih kurang dalam menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.
“Kami hampir tiap hari mendapatkan kompalin dari masyarakat, namun kami dari PT Pos Indonesia tidak bisa meladeni komplain tersebut, karena kami hanya bertugas melakukan pembayaran sesuai daftar nama yang kami terima,” ujar Frits.
Dia menyebutkan, kondisi amburadul tersebut terlihat seperti masih banyaknya warga yang berdesak-desakan, hingga banyaknya warga miskin yang protes karena tidak tertera namanya sebagai penerima PSKS.
“Jika saja pemerintah lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pasti tidak akan terjadi desak-desakan seperti ini. Sebab masih banyak warga yang datang bersamaan sehingga terjadi desak-desakan saat menerima dana PSKS ini,” ungkapnya.
Dia juga menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pendataan yang valid kepada penerima PSKS untuk tahap berikutnya, sehingga penerima PSKS tersebut merupakan warga yang benar-benar berhak.
“Pada dasarnya kami tidak akan mempersulit warga sepanjang mereka terdata dan dapat memeperlihatkan kartu perlindungan sosialnya, pasti kami layani. Sebab tugas kami hanya melakukan pembayaran sesuai prosedur,” tegasnya.
