Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Fadjry Djufry mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (4/2/2025).
Pertemuan ini digelar di Rumah Jabatan Bupati Takalar dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Turut hadiri kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel serta Forkopimda Kabupaten Takalar. Agenda ini bersamaan dengan kunjungan kerja Prof Fadjry Djufry di Kabupaten Takalar untuk meninjau sejumlah program strategis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, inflasi di Sulawesi Selatan pada Januari 2025 tercatat terkendali.
Inflasi bulanan (month-to-month) mencapai 0,75 persen, sedangkan inflasi tahunan (year-to-year) hanya 0,10 persen. Adapun inflasi tahun kalender (year-to-date) berada pada angka 0,75 persen.
Sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang utama deflasi pada Januari 2025 dengan kontribusi 1,41 persen.
Penerapan tarif listrik sebesar 50 persen oleh Kementerian ESDM menjadi salah satu faktor signifikan dalam meredam inflasi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap waspada menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Upaya antisipasi tersebut mencakup operasi pasar, gerakan pangan murah, serta monitoring harga secara berkala.
“Kami juga terus menjaga produktivitas pertanian. Hari ini, Pak Gubernur mengikuti penanaman serentak yang bertujuan memastikan pasokan pangan tetap aman,” ujar Andi Muhammad Arsjad usai rapat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Dia menyoroti distribusi barang dan kebijakan ekonomi daerah yang harus selaras dengan strategi nasional.
“Koordinasi harus diperkuat untuk memastikan distribusi barang tetap lancar dan harga-harga terkendali. Pengawasan perizinan daerah juga menjadi kunci menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Tito.
Rakor tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepakatan kerja sama dalam pengawasan perizinan daerah yang diinisiasi oleh Kemendagri.
