Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP, memimpin rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Kerja Wali Kota, lantai 3 Kantor Wali Kota Palopo, pada Kamis (30/1/2025).
Rapat ini membahas kondisi keamanan Kota Palopo pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta perkembangan sengketa hasil Pilkada yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam rapat tersebut, Firmanza DP mengimbau seluruh masyarakat, khususnya pihak yang bersengketa beserta para pendukungnya, agar menghormati serta menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dengan sikap dewasa dan lapang dada.
“Sidang di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dalam sistem demokrasi. Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Palopo untuk tetap menjaga persatuan dan kondusivitas demi kemajuan serta kesejahteraan bersama,” ungkap Firmanza DP.
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Palopo, Sekretaris Daerah Kota Palopo, Inspektur Kota Palopo, Asisten I Setda Kota Palopo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palopo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palopo, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Palopo.
Sebagai informasi, sengketa hasil Pilkada Kota Palopo saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi setelah pasangan calon Farid Kasim – Nurhaenih, yang dikenal dengan tagline FKJ-Nur, mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan. Saat ini, persidangan di MK masih menunggu putusan dismissal yang akan menentukan apakah perkara tersebut berlanjut ke tahap pembuktian atau dihentikan.
Berdasarkan jadwal yang dirilis oleh Mahkamah Konstitusi, putusan dismissal akan diumumkan pada 4 dan 5 Februari 2025. Apabila dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa sengketa Pilkada Kota Palopo berlanjut, maka putusan akhir diperkirakan akan keluar pada Maret 2025.
