Mampukah Provinsi Luwu Raya berdiri dengan kekuatan fiskalnya sendiri? Pertanyaan itu hampir selalu muncul setiap kali wacana pembentukan daerah otonom baru kembali dibahas.
Banyak yang mendukung gagasan tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan kemampuan keuangan kawasan Tana Luwu apabila benar-benar menjadi provinsi.
Hamzah Jalante mencoba menjawab keraguan itu melalui penelitiannya yang dimuat dalam Jurnal Pallangga Praja Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026. Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan itu mengukur kapasitas fiskal calon Provinsi Luwu Raya menggunakan data APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan struktur ekonomi empat daerah di Tana Luwu.
Hasil analisis tersebut menjadi salah satu dasar dalam menilai kelayakan pembentukan provinsi baru. (Simpulan dalam artikel ini merupakan hasil penelitian penulis, bukan sikap resmi pemerintah maupun IPDN).
Provinsi Luwu Raya Dinilai Memiliki Modal Fiskal
Hamzah memperkirakan total APBD Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo berada pada kisaran Rp6,1 triliun hingga Rp7,9 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya kapasitas belanja empat daerah yang akan menjadi calon Provinsi Luwu Raya.
Selain APBD, penelitian itu juga menghitung Pendapatan Asli Daerah. Total PAD gabungan diperkirakan mencapai Rp1,25 triliun hingga Rp1,6 triliun. Menurut Hamzah, angka tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan fiskal sebuah daerah otonom baru.
Berdasarkan perhitungan tersebut, Hamzah menyimpulkan Provinsi Luwu Raya memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk menjalankan fungsi pemerintahan provinsi apabila pembentukannya terealisasi.
Fakta Singkat Kajian
- APBD gabungan: Rp6,1–7,9 triliun
- PAD gabungan: Rp1,25–1,6 triliun
- Wilayah: Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo
- Penduduk: sekitar 1,2 juta jiwa
- Sektor utama: pertambangan, pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan perikanan.
- Struktur Ekonomi Jadi Kekuatan Provinsi Luwu Raya
Penelitian tersebut juga melihat sumber kekuatan ekonomi kawasan. Hasilnya, Provinsi Luwu Raya tidak bergantung pada satu sektor maupun satu daerah.
Kabupaten Luwu Timur menjadi penopang utama melalui sektor pertambangan nikel. Sementara itu, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo memperkuat perekonomian melalui sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, serta perikanan.
Hamzah menilai kombinasi tersebut menciptakan struktur ekonomi yang saling melengkapi. Kondisi ini membuat kawasan Luwu Raya memiliki sumber penerimaan yang lebih beragam dibanding daerah yang hanya bergantung pada satu komoditas.
Menurut penelitian itu, keragaman sektor ekonomi menjadi modal penting bagi Provinsi Luwu Raya apabila daerah tersebut terbentuk pada masa mendatang.
Fiskal Kuat Belum Menjamin Provinsi Luwu Raya Berhasil
Meski optimistis terhadap kapasitas fiskal, Hamzah tidak berhenti pada hitung-hitungan anggaran. Penelitian tersebut mengingatkan bahwa uang bukan satu-satunya penentu keberhasilan sebuah provinsi baru.
Hamzah menilai pemerintah juga harus membangun birokrasi yang profesional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan harus jelas kualitasnya. Perencanaan pembangunan juga perlu menyesuaikan potensi lokal agar manfaatnya langsung ke masyarakat.
Karena itu, penelitian tersebut tidak hanya berbicara tentang besarnya APBD atau PAD. Kajian ini juga menekankan pentingnya kemampuan pemerintah mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Hitung-hitungan Fiskal Baru Langkah Awal
Kemampuan fiskal memang menjadi salah satu syarat penting dalam pembentukan Provinsi Luwu Raya. Namun, penelitian Hamzah menegaskan bahwa kekuatan anggaran hanya menjadi modal awal.
Tantangan berikutnya justru terletak pada kemampuan mengelola kekayaan daerah secara bijak. Tanpa tata kelola yang baik, sumber daya alam yang melimpah belum tentu menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Lalu, apakah kekayaan nikel yang terkandung di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup menjadi jaminan keberhasilan Provinsi Luwu Raya?
Pertanyaan itu akan menjadi pembahasan pada Bagian 4, yang mengulas mengapa peneliti mengingatkan bahwa kaya nikel saja belum cukup untuk membangun provinsi baru yang mandiri dan berkelanjutan. (Bersambung)
SERIAL LUWURAYA
Artikel ini merupakan bagian ketiga dari serial Kajian Akademik Pembentukan Provinsi Luwu Raya yang mengulas isi penelitian Hamzah Jalante secara bertahap.
Pada bagian berikutnya. Luwuraya.com akan mengulas mengapa peneliti mengingatkan bahwa kaya nikel saja belum cukup untuk menjadikan Provinsi Luwu Raya sebagai provinsi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Baca bagian lain serial ini di link berikut:
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.

