Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan DPRD Palopo akan berangkat ke Jakarta menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Kamis (16/5/13) guna melaporkan hasil uji public honorer Kategori Dua (K2) yang telah ditutup 29 April lalu.
Komisi Satu DPRD Andi Falsafah saat ditemui sore tadi mengatakan bahwa DPRD bersama BKD ke Kemenpan-RB dan BKN di Jakarta untuk turun memperjuangkan nasib honorer K2 Kota Palopo saat ini.
“DPRD bersama BKD akan menghadap di Kemanpan-RB dan BKN untuk memperjuangkan nasib honorer K2 kota Palopo, dimana mereka yang memenuhi syarat bisa diikutkan tes K2 nantinya,” ungkapnya.
Menurutnya, keikutsertaan Komisi I DPRD Palopo ke Jakarta juga akan memperjuangkan para honorer yang namanya ada dalam daftar tetapi tidak keluar dalam pengumuman dan uji publik baru-baru ini.
“DPRD akan memperjuangkan nasib mereka yang telah terdata sebagai honorer K2 pada pendataan sebelumnya tetapi keluar namanya pada pengumuman dan uji publik baru-baru ini agar bisa kembali dipertimbangkan oleh Kemenpan-RB RI dan BKN untuk mengikutkan mereka pada tes K2 mendatang,” jelasnya.
Data yang dihimpun luwuraya.com saat ini seluruh pengaduan yang masuk di BKD masing-masing 1.168 diantaranya mengadukan namanya tidak ada dalam pengumuman, 89 pengaduan tentang kesalahan berkas dan 21 pengaduan honorer swasta, dengan total berkas pengaduan yang masuk di posko pengaduan K2 sebanyak 1.278 pengaduan.
Amran Amir
