Gelombang protes terhadap pemotongan pembayaran kekurangan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Luwu terus berlanjut, bahkan kali ini sejumlah PNS mengancam akan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Luwu dalam waktu dekat ini.
Andi Arrow, seorang PNS di Luwu kepada luwuraya.com,Minggu (14/07/13) mengatakan, sejumlah PNS sudah menghubunginya dan meminta untuk bersatu melakukan aksi damai di Kantor Bupati Luwu melakukan protes terhadap pemotongan pembayaran kekurangan gaji PNS.
“Kita akan pertanyakan untuk apa pembayaran kekurangan gaji kami dipotong, alasannya harus rasional dan masuk akal,” kata Andi Arrow.
Menurutnya, pemotongan pembayaran kekurangan gaji PNS ini sudah bisa dikategorikan pelangaran hukum, karena dilakukan tanpa persetujuan PNS yang bersangkutan. Harusnya, pemotongan kekurangan gaji PNS ini dilakukan atas izin PNS yang berangkutan.
“Sama saja kalau hak kami dicuri, karena dipotong tanpa ada pemberitahuan dan tidak ada alasan yang jelas kenapa dipotong, yang anehnya, tidak ada yang bertanggungjawab siapa yang mengeluarkan perintah untuk memotong pembayaran kekurangan gaji PNS ini, “ujarnya.
Hal senada diungkapkan Anton, PNS dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Luwu, menyebutkan, pihknya tidak akan keberatan jika pemotongn itu dilakukan atas persetujuan PNS.
“Etikanya kan harus ijin dulu, kami tidak akan mempermasalahkan pemotongan ini jika sebelumnya ada konfirmasi, alasan apa dan diperintahkan siapa?,” ujar Anton.
Anton menyebutkan, pemotongan hak-hak PNS di Luwu bukan kali ini terjadi, setiap bulannya, saat PNS menerima gaji, pasti ada potongan di luar PPhnya, pemotongan itu katanya untuk biaya Alat Tulis Kantor.
“Gaji yang kami terima setiap bulannya juga pasti dipotong Rp 3.000, katanya untuk biaya ATK, padahal kan ada dananya tersendiri untuk ATK, Rp3.000 memang tidak seberapa, tapi coba dikalikan dengan jumlah PNS di Luwu kali setiap bulan, berapa nilanya?,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Syaiful Alam, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu mengaku baru tahu jika ada hak PNS di Luwu yang dipotong.
“Informasi itu baru kami ketahui, namun jika benar ada pemotongan itu tidak boleh dilakukan, dan kami akan cari tahu siapa yang melukannya,” kata Syaiful Alam.(*)
Haswadi
