Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan , dan Aset Daerah (DPPKAD), Munasirah mengeluhkan jumlah pegawai, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Honorer, maupun tenaga sukarela, yang berada di instansi yang dipimpinnya.
Pasalnya, kelebihan jumlah pegawai itu dinilai cukup memberatkan belanja SKPD yang dipimpinnya itu. Keluhan Munasirah ini disampaikan langsung kepada Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin saat melakukan inspensi mendadak ke Kantor DPPKAD Kota Palopo, Selasa (9/7/13) siang tadi.
Menurut Munasirah, jumlah keseluruhan pegawai di instansi yang dipimpinnya mencapai 330 orang, yang terdiri dari 134 PNS, dan sisanya merupakan tenaga honorer dan sukarela. Namun, menurutnya, keaktifan kerja pegawai di DPPKAD Palopo itu juga beleh dibilang cukup rendah, pasalnya sejumlah PNS kerap tidak hadir bekerja setiap harinya.
Menurutnya, dirinya tidak berdaya untuk menahan laju jumlah pegawai yang ‘bengkak’ tersebut, disebabkan karena kondisi itu sudah terjadi jauh sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dinas, selain itu sejumlah tenaga sukarela maupun honorer juga kerap membawa surat kawat dari pejabat tertentu untuk ditempatkan bertugas di instansi yang dipimpinnya.
“Saya tidak punya daya selaku kepala dinas, kondisi ini sudah kami laporkan kepada Badan kepegawaian Daerah (BKD) namun belum ada tindakan untuk menekan jumlah pegawai di dinas kami,” ujar Munasirah.
Menariknya, Munasirah menyebutkan gelombang besar honorer maupun tenaga sukarela yang ditugaskan di dinasnya itu membludak disaat momentum Pemilukada Palopo lalu.
Apakah penerimaan terhadap pegawai honorer dan sukarela tetap berjalan hingga saat ini? Munasirah menyebutkan jika hingga saat ini masih tetap ada honorer ataupun sukarela yang mengajukan permohonan untuk ditugaskan di DPPKAD Palopo.
“Masih ada yang bawa surat kawat untuk bertugas disini, namun kami tolak dengan pertimbangan jumlah pegawai yang sudah cukup besar, kami hanya menerima mereka yang memiliki keahlian khusus, misalnya keahlian akuntasi, komputer, atau bidang lain yang memang benar-benar dibutuhkan,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Akhmad Syarifuddin berjanji akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan pegawai, termasuk kinerja masing-masing pegawai. “Untuk itu, saya meminta data absensi pegawai, seluruhnya termasuk PNS, honorer, maupun sukarela, untuk kita evaluasi keberadaan mereka, jika malas, akan kita keluarkan sanksi tegas,” ujarnya.
Asdhar
