Anggota Komisi II DPR RI asal daerah pemilihan 3 Sulawesi Selatan, Markus Nari membantah wacana yang beredar terkait hilangnya dokumen pemekaran Kabupaten Luwu Tengah di senayan, sebagai penyebab tidak masuknya Luteng dalam pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) tahun ini.
Menurut Markus, penyebab tidak masuknya Luteng dalam pembahasan DOB tahun ini pada dasarnya karena kurang pro aktifnya tim pembentukan pemekaran Luteng yang berasal dari Kabupaten Luwu untuk mengawal berkas Luteng.
“Karena kurang proaktif tim pembentukan Luteng, sebab ketika dokumen itu dimasukkan ke DPR RI, tidak ada tim yang mengawal hal itu ketika diproses, padahal dokumen yang dimasukkan ke DPR RI itu masih perlu dikawal, terutama untuk memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang dibutuhkan,” kata Markus saat menggelar konfrensi pers di Warkop Pantilang Palopo, pagi tadi.
Syarat teknis yang dimaksud itu, yakni seperti update peta wilayah hingga batas wilayah yang perlu untuk diperbaharui, dan seharusnya ada tim yang benar-benar standby untuk mengurus hal itu.
“Kenapa tidak seperti daerah Papua, yang menunggu betul adanya kekurangan data, dan langsung mereka lengkapi, dan hasilnya mereka dapatkan, seharusnya pembentukan Luwu Tengah seperti itu, untuk tetap mengikuti perkembangan,” ujar Markus.
Dia pun mengakui kurangnya koordinasi tim dengan legislator di senayan. “Selama proses Luteng ini, baru sekali saya bertemu dengan pihak tim pembentukan Luteng, yakni pak Thomas Toba, itu pun sejak tahun 2012 dan sampai sekarang belum ada satu pun tim yang pernah bertemu saya,” ujarnya.
Dia pun mengakui kesulitan untuk berkoordinasi dengan tim mengingat tidak jelasnya tim pembentukan Luteng yang pasti. “Bagaimana caranya kami mau koordinasi, tidak jelas timnya, terlalu banyak yang mengaku sebagai tim,” ujar Markus.
Asdhar
