Anggota Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agus Joko Pramono menilai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program keluarga Harapan (PKH) selama ini masih minim. Hal itu terlihat dari hasil pemeriksaan BPK RI atas realisasi pelaksanaan program PKH di sejumlah daerah pada tahun 2012 lalu.
“Tujuan pemeriksaan kinerja PKH adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan PKH dengan cara menilai proses validasi dan pemutakhiran data, pembayaran dana bantuan PKH, proses verifikasi komitmen kesehatan dan pendidikan peserta PKH serta kegiatan monitoring dan evaluasi”, jelas Agus saat hadir sebagai narasumber dalam diskusi terbatas penyelenggaraan PKH yang digelar di SaodenraE Convention Center (SCC), Selasa (26/11/13) .
Dia merincikan, PKH merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas realisasi pelaksanaan PKH selama beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, melihat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program PKH, BPK RI memberikan usulan rekomendasi antara lain proses penetapan sasaran dan pendataan ulang data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk calon peserta PKH tidak dilakukan secara parsial, melainkan menyeluruh secara nasional.
“Selain itu, infrastruktur teknologi informasi penunjang pelaksanaan program dipenuhi secara memadai, serta seluruh proses kegiatan PKH ditepati sesuai siklus sehingga sejak validasi, verifikasi, dan pembayaran bisa dilaksanakan secara tepat waktu,” tegasnya.
