Desakan sejumlah honorer kategori-2 (K-2) agar pemerintah melakukan verifikasi terhadap SK bodong milik honorer siluman, ditanggapi dingin Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kota Palopo, Andi Nur Palullu.
Saat ditemui awak media terkait hal itu, Nur mengaku Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo hanya bertindak memfasilitasi pemerintah dalam perekrutan CPNS dari honorer K-2. Menariknya, dia justru menyebut jika pekerjaan BKD lebih banyak lainnya yang penting dibanding mengecek ulang SK honorer siluman.
“Masih banyak pekerjaan kami yang lebih penting dibanding mengecek kembali SK honorer K-2,” ujar Nur.
Dia justru mempertanyakan para honorer K-2 yang baru mempersoalkan masalah tersebut saat ini. Padahal, saat pengusulan nama-nama honorer K-2 diajukan ke Pemerintah pusat beberapa waktu lalu, tidak ada protes sama sekali dari masyarakat.
“Kami dulu telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi data honorer, dan dipublikasikan kepada masyarakat yang jumlahnya sebanyak 3.101 orang, kenapa dulu tidak langsung diprotes, kenapa sekarang baru diprotes,” tegasnya.
Pernyataan Kepala BKD Palopo itu justru bertentangan dengan pernyataan Wali Kota Palopo, Judas Amir yang menegaskan jika Pemkot Palopo dalam waktu dekat akan membentuk tim verifikasi honorer K-2 yang telah dinyatakan lulus ujian tes CPNS berdasarkan pengumuman dari Kemenpan RI.
Menurut Judas, tim verifikasi itu nantinya akan bekerja untuk melakukan pengecekan, apakah mereka yang telah dinyatakan lulus tes tersebut, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. “Tetapi kami akan konsultasikan terlebih dahulu dengan Kemenpan RI dalam waktu dekat ini,” ujar Judas.
