Pengurus Pusat (PP) Persatuan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara (pemilar) menuding telah terjadi politik transaksional dalam pembahasan APBD 2014 sehingga usulan alokasi pengadaan mobil dinas Bupati berupa satu unit Jeep Wrangler disetujui DPRD Lutra.
Ketua Umum PP Pemilar, Adiatma mengatakan indikasi itu tercium pada terealisasinya pengadaan mobil dinas untuk ketua-ketua fraksi di DPRD Lutra. Padahal fraksi bukanlah alat kelengkapan dewan yang harus difasilitasi oleh pemerintah.
“Dengan disetujuinya pengusulan pengadaan mobil dinas Bupati Lutra berupa Jeep Wrangler pada APBD 2014 yang sangat tiba-tiba, sarat dugaan telah terjadi kesepakatan terima kasih fraksi di DPRD Lutra atas adanya realisasi pengadaan mobil dinas ditingkat fraksi di DPRD,” ujar Aditama.
Hal senada juga diungkapkan Kabid Humas PP Pemilar Lutra, Zulfikar yang menilai pengadaan mobil dinas berupa Jeep Wrangler type Rubicon tersebut awalnya sudah mulai dibahas sejak APBD Perubahan tahun 2012 lalu. Namun, dikarenakan banyaknya kecaman dan aksi protes dari sejumlah elemen lutra, maka pengadaan itu dibatalkan.
Disaat itu, Bupati Luwu Utara sudah menggunakan dua mobil dinas, yakni Toyota Camry, dan Toyota Alphard.
“Akhirnya saat itu DPRD tidak memaksakan untuk mengplot anggarannya yang mencapai miliaran rupiah dalam APBD-P 2012. Namun sepertinya, sebagai solusi batalnya pengadaan Randis Jeep Wrangler, dalam APBD Pokok 2013, Badan Anggaran DPRD hanya mengplot anggaran untuk pengadaan Randis jenis Toyota Hilux Doble Cabin demi mendukung kinerja Bupati ke wilayah-wilayah pegunungan di Lutra,” kata Zulfikar.
Diungkapkannya, dengan adanya alokasi anggaran sebesar miliaran rupiah untuk pengadaan Randis Jeep Wrangler yang terkesan muncul secara tiba-tiba dalam APBD 2014, menuai beragam presepsi di tengah masyarakat, apalagi APBD Perubahan 2013 Lutra mengalami devisit hingga puluhan miliar.
“Ketika APBD Lutra mengalami devisit puluhan miliar berdampak dibatalkannya sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dan penundaan pembayaran Kesra PNS untuk mengatasi devisit tersebut. Tapi malahan anggaran pengadaan Randis Jeep Wrangler disetujui DPRD dalam APBD 2014 bisa menjadi indikator adanya politik transaksional yang dilakukan pihak eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.
