Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) Kinerja USAID memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara atas upaya mengawal implementasi keterbukaan informasi publik di daerah tersebut.
Media Specialist Kinerja USAID, Firmasyah MS mengatakan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara itu yakni dalam rangka pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, penyiapan Standar Operating Prosedure (SOP), menyediakan front office informasi publik di Bagian Humas dan protokoler Pemkab Lutra, serta memberikan akses informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.
“Selama ini kami hanya mendesar saja informasi itu, setelah kami turun ke Luwu Utara, kami baru bisa melihat langsung jika semua informasi yang beredar tentang implementasi kieterbukaan informasi publik di daerah ini benar-benar ada,” ujar Firmansyah saat melakukan Monec dengan didampingi Koordinator Porgram OMP Media Kinerja USAID Sulsel, Mustam Arif yang juga Direktur Eksekutif JURnaL Celebes di unit pelayanan informasi di Front Office PPID Utama.
Menurutnya, upaya yang telah dilakukan Pemkab Lutra itu perlu diberikan apresiasi. “Saat ini, dalam memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, PPID bukan hanya mengandalkan proses permohonan yang manual, dimana pemohon harus datang ke front office untuk meminta informasi, tetapi sudah mengembangkan melalui SMS dan Nomor Layanan Telepon yang dapat dilihat di layar beberapa televisi kabel yang jadi mitra Humas Pemkab Lutra,” kata Firmansyah.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Luwu Utara, Ari Setiawan mengatakan, meski Kinerja USAID menilai kalau pelayanan informasi yang dilakukan PPID Luwu Utara sudah baik dan telah melakukan beberapa inovasi dalam pemberian informasi kepada publik, tapi dirinya menganggap PPID Luwu Utara masih perlu untuk meningkatkan pelayanan.
Misalnya, ke depan akan membuka kotak permohonan informasi di tempat umum dan pelayanan dalam bentuk online.
”Kalau ada masyarakat yang mau membutuhkan informasi, tidak harus ke front office karena mungkin sibuk atau tidak ada waktu memasukkan permohonan, cukup memasukkan di kotak pelayanan dan menghubungi nomor layanan yang tersedia, dan meminta melalui email serta mengaksesnya di website. Namun untuk website masih dalam proses pembenahan,” ujar Ari.
Selain itu, di lingkup PPID sendiri masih perlu dilakukan penguatan, terutama bagaimana melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan diberikan.
“Betul semua informasi publik dapat diberikan, tapi ada beberapa informasi yang belum bisa dibuka kepada publik, misalnya terkait dengan kepentingan pribadi, ketahanan negara, persaingan usaha. Itu juga jelas diatur dalam UU KIP. Lebih spesifik lagi, bagaimana menghitamkan informasi yang dianggap rahasia. Setelah itu, baru bisa diberikan kepada pemohon,” jelasnya.
Dari peninjauan dan Monev Tim Monev Kinerja USAID itu, juga terlihat adanya peningkatan jumlah pemohon informasi per Juli 2014. Dalam buku registrasi permohonan informasi, per 14 Juli 2014 diketahui jika jumlah pemohon sudah mencapai 31 orang, sementara sepanjang tahun 2013 lalu, hanya ada tujuh pemohon.
Tim Monev KINERJA Usaid juga melihat jenis informasi yang diminta pemohon beragam mulai dari dokumentasi kegiatan, video liputan, regulasi, dan data serta dokumen seperti RTWR Kabupaten Luwu Utara, dan Daftar Kelompok-Kelompok Penerima Bantuan Sapi di Luwu Utara.
Pada kesempatan itu, Firmansyah juga meminta kepada PPID Utama Luwu Utara supaya melakukan pemilahan data pemohon informasi sesuai jenis kelamin, jenis informasi yang ada, serta tetap mencatat semua informasi dan dokumen yang diberikan kepada publik baik melalui email, telepon dan sms, sehingga ada rekap jumlah pemohon dan diketahui kepada siapa informasi itu diberikan, dan apa kepentingan informasi dan dokumen tersebut . (*)
