Kepala Desa Lampia, Kabupaten Luwu Timur, Syafaruddin mengatakan jika tumpahan minyak milik PT Vale Indonesia kerap terjadi perairan diteluk bone atau sekitar wilayah pantai Lampia. Menurutnya, pada tahun 2009 lalu tumpahan minyak ini sudah pernah terjadi namun tak separah dengan tahun 2014 ini yang berdampak pada pencemaran laut.
“Tahun 2009 lalu sudah mulai ada minyak yang tumpah namun tidak separah dengan tahun ini, yang dibuktikan dengan adanya warga saat itu menyelam dan bandannya berminyak,” ungkap Syafaruddin.
Syafaruddin menceritakan jika pada tahun 1990 pertumbuhan rumput laut di wilayah pantai Lampia ini boleh dikatakan sangat berhasil. Namun dengan adanya tumpahan minyak yang kerap terjadi maka masyarakat berfikir untuk melakukan budidaya rumput laut karena hanya berujung pada kegagalan panen saja.
” Awalnya Salah seorang nelayan menemukan adanya minyak tumpah di laut sehingga dirinya langsung melaporkan ke Desa. Saat itu, kami langsung melakukan investigasi dilokasi dan menemukan adanya minyak yang melekat di alat tangkap nelayan,” ungkap Syafaruddin.
Seperti diberitakan sebelumnya, protes warga di dua desa yakni desa Lampia dan Pasi-Pasi Kecamatan Malili dilatar belakangi oleh menurunnya pendapatan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan. Mereka mengaku, mata pencaharian mereka terganggu akibat terjadinya penumpahan High Sulphur Fuel Oil (HSFO) di laut, yang berdampak pada kerusakan alat tangkap milik mereka, selain itu juga terjadinya pengurangan hasil tangkap (ikan) sejak terjadi penumpahan minyak di laut.
Saat itu warga melakukan pemblokiran jalan menuju ke Mangkasa Point, lokasi pelabuhan tanker milik PT Vale Indonesia yang terletak di Desa Lampia, Kecamatan Malili. Mereka menggunakan batang pohon untuk memblokir jalan masuk Mangkasa Point yang saat ini dijaga ketat oleh polisi.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur & CEO PT Vale Indonesia, Nico Kanter mendesak pihak kepolisian untuk mengambil langkah-langkah untuk memberhentikan aksi protes warga itu.
“Kami memohon kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghentikan aksi-aksi anarkistis tersebut,” kata Nico dalam keterangan persnya.
Menurutnya, aksi protes warga itu dinilai selain mengganggu operasional perusahaan, tindakan itu juga berpotensi membahayakan baik terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya bila terjadi sesuatu terhadap fasilitas di Mangkasa Point.
“Mangkasa Point memiliki dua tangki bahan bakar HSFO dengan kapasitas masing-masing sebanyak 21 juta liter, dan satu tanki bahan bakar solar berkapasitas 5 juta liter,” ujar Nico.
Menurutnya, PT Vale Indonesia senantiasa membuka ruang dialog dengan warga, sepanjang penyampaian aspirasi itu dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan tidak melakukan aksi anarkistis seperti penutupan akses jalan, dan memasuki secara paksa wilayah dan fasilitas di Mangkasa Point.
“Kami selalu membuka pintu dialog untuk membahas solusi terbaik bagi semua pihak dengan dasar itikad baik dan saling menghormati yang dilakukan secara damai,” tegasnya.
