Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Ikhsan Sanusi menyetujui jika Pemerintahan Jokowidodo-Jusuf Kalla menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyebutkan, siapapun Presiden terpilih, pasti akan menaikkan harga BBM.
“Karena kebutuhan belanja langsung khususnya dibirokrasi meningkat, nah, alasan tidak populer menaikkan harga BBM sudah sangat tepat,” ungkap Ikhsan Sanusi kepada awak media.
Ikhsan yang juga Ketua Perhimpunan Nelayan Kabupaten Luwu mengatakan, warga yang berprofesi sebagai nelayan, khususnya di Kabupaten Luwu tidak mempersoalkan jika harga BBM naik, sebab selama ini kata Ikhsan, nelayan di Luwu setiap harinya membeli BBM dengan harga berbeda, jika di tempat lain dijual dengan harga Rp 6.500 per liter, kalau pada nelayan dijual dengan harga Rp 7.500 sampai Rp 8.000 perliter.
“Nelayan membeli dengan harga sedikit lebih mahal karena pengecer BBM yang mengantar langsung ke pelabuhan, sehingga harganya dihitung dengan biaya transportasinya sampai ke pelabuhan,” katanya.
Dia juga meminta agar Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Luwu segera melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina guna, mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM dan adanya penimbunan oleh oknum tidak bertanggungjawab.
Sementara Ansar Pandaka, politisi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kabupaten Luwu, menyebutkan, harga BBM tidak sudah harus naik dan tidak bisa dihindari. Hanya saja kata Ansar, Pemerintah pusat harus memikirkan nasib rakyat kecil yang pasti sangat merasakan dampak kenaikan harga BBM.
Selain itu kata Ansar, dampak lain dari kenaikan harga BBM adalah Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya pada biaya perjalanan dinas yang akan membengkak. Untuk itu, Ansar mengusulkan agar perjalanan dinas dikurangi dan diminimalisir.
“Kalau harga BBM naik, pasti biaya perjalanan dinas juga membengkak dan semakin membebani keuangan daerah, nah untuk meminimalisir iru, perjalanan dinas dipangkas, kalau bisa dilakukan via telepon, yah via telepon saja, demi mengurangi banyaknya perjalanan dinas keluar daerah,” kata Ansar Pandaka.
Ansar meminta agar Pemerintah Daerah harus siap dengan kenaikan harga BBM, termasuk mensosialisasikan program-program pemerintah pusat, seperti kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemda harus menyiapkan data pendukung yang benar-benar valid, sehingga bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran.
