Forum pemerhati honorer Kategori dua (K2) Puncak Indah Malili mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur, Senin (16/02/15) sekitar pukul 11.00 wita siang tadi.
Kedatangan forum ini guna mengadukan nasib K2 yang saat ini belum jelas atau masih terkatung-katung tentang penerimaan Surat Keterangan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya.
“Penerimaan SK PNS untuk K2 belum jelas di Luwu Timur. Padahal, di daerah lain sendiri K2 nya sudah menerima SK pengangkatannya,” ungkap Rusdiyansah, pendamping Forum Kategori Dua ini.
Menurutnya, dirinya sudah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Luwu Timur untuk mempertanyakan persoalan ini namun jawaban dari pihak BKPPD tidak memuaskan sehingga dirinya mengadukan perosalan ini ke DPRD.
“Alasan dari BKPPD jika penerbitan SK belum dilakukan lantaran masih ada delapan honorer K2 yang masih bermasalah,” ungkap Rusdi.
Kedatangan forum ini disambut, ketua komisi satu bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, Tugiat. Dalam pertemuan itu, Legislator partai Nasdem ini berjanji akan memanggil pihak yang terkait yakni BKPPD dalam dekat ini.
“Dua anggota komisi satu sudah kami berangkatkan ke BKN wilayah Makassar untuk mempertanyakan kejelasan SK PNS honorer K2 ini, jika mereka sudah datang maka kami akan memanggil pihak terkait,” ungkap Tugiat.
Sebelumnya, kasus honorer K2 Kabupaten Luwu Timur ini sempat bermasalah. Saat itu, penyidik Kepolisian Resor Luwu Timur telah menetapkan Kepala Desa Beringin Jaya kecamatan Tomoni, Sapri sebagai tersangka dalam kasus penggunaan SK fiktif.
Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) telah mengumumkan sebanyak 403 tenaga honorer yang dinyatakan lulus dalam seleksi. Setelah dilakukan verifikasi ulang yang dilakukan oleh tim dari BKPPD sehingga angka tersebut berkurang menjadi 379 orang. (*)
