Kepala Biro Kesejahteraan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kurnia mengungkapkan kebijakan penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata juga melaingkan dibarengi dengan penguatan kesiapsiagaan dan peranan masyarakat.
“Penanggulan bencana adalah tanggung jawab bersama, pemerintah dan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan dalam penanggulangan bencana, olehnya itu koordinasi dan sinergi dalam percepatan penanganan tanggap darurat bencana menjadi sangat penting dan strategis,” ungkap Kurnia dihadapan para peserta Rapat Koordinasi (Rakor) tanggap darurat bencana di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Rabu (18/03/15).
Menurutnya melalui pertemuan koordinasi ini diharapkan dapat dirumuskan berbagai kebijakan strategis dalam percepatan penanganan tanggap darurat terutama pada sisi rehabilitasi. Pasalnya rehabilitasi merupakan kegiatan yang terintegrasi mulai dari pra bencana, tanggap darurat, pemulihan dini sampai pada kegiatan rekonstruksi.
Menanggapi hal ini, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Luwu Timur, Muh Abrinsyah mengatakan rakor ini sangat penting, apalagi paradigma penanggulangan bencana dunia saat ini telah mengalami perubahan dari Patilistik responsitive (kedaruratan) ke preventif produktif (kesiapsiagaan).
Intinya, jika tidak melakukan perubahan dan penyesuaian paradigma terkini, maka sampai kapanpun manajemen penanggulangan bencana akan ketinggalan dan tidak optimal. Potensi kesiapsiagaan harus mengerahkan seluruh kekuatan masyarakat yang didukung oleh Pemerintah, sehingga peran masyarakat tidak lagi menjadi objek tapi sebaliknya harus menjadi subjek penanggulangan bencana.
Namun pemerintah tentu akan terus melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah yang berkelanjutan khususnya dalam hal penanggulangan bencana. Makanya, perlu persamaan pandangan dan persepsi dalam menanggulangi bencana, baik pra bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana.
“Mari tingkatkan jalinan komunikasi dan koordinasi serta sinergitas antara seluruh stake holder kebencanaan sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang terkena bencana dapat cepat, tepat, terarah dan menyentuh,” ungkap Abriansah.
Sementara itu, Kabag Kerawanan Sosial Biro Kesra Provinsi Sulsel selaku penyelenggara, H Irawan Majid mengatakan koordinasi tanggap darurat bencana ini diikuti 90 peserta yang terdiri dari SKPD terkait kebencanaan, personil BPBD, PMI, Tagana, Pecinta Alam, dan Fire and Rescue PT Vale Indonesia Tbk. Lanjutnya, rakor ini kerjasama Biro Kesra provinsi Sulsel dengan Pemkab Luwu Timur.
