Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo menggelar sosialisasi Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015. Sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor BPS Kota Palopo, Kamis (28/5/15).
Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin dalam kegiatan itu mengajak kepada seluruh stakeholder dan unsur pemerintahan Kota Palopo untuk bersinergi dan meningkatkan kepedulian dalam menciptakan basis data terpadu yang lebih berkualitas dan lebih dipercaya masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Karena dengan BDT tersebut, lebih mempertajam ketepatan sasaran melalui pemutrakhiran informasi rumah tangga individu dan meningkatkan layanan kepada pengguna BDT dalam menentukan penerima program nasional dan daerah, serta dengan BDT tersebut kita memperoleh informasi terkini rumah tangga dan individu yang dapat digunakan sebagai basis penetapan sasaran kepesertaan program-program nasional dan daerah tentang perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” ujar Akhmad.
Kepala BPS Kota Palopo, Simon Umar dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, BPS melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat diamanatkan untuk melakukan pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015.
“Kegiatan pemutakhiran BDT dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu, dimana BDT merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga bersama individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan pemutakhitan BDT bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik rumah tangga sasaran yang akan akan dilaksanakan pada Bulan Mei- Juli 2015 dengan melakukan Dua metode, yakni Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Pemutakhiran Informasi Keluarga.
