Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur telah menggelar rapat sidang Paripurna pemandangan umum fraksi – fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2017 yang berlangsung diruang sidang Paripurna, Senin (5/12/16). Dalam Paripurna itu dihadiri, Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler.
Juru bicara fraksi Golkar, Badawi Alwi mengatakan, Fraksi Golkar tidak menutup mata dalam rangka memberi pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, RAPBD tahun anggaran 2017 yang di ajukan eksekutif ke DPRD sebelum dilakukan pembahasan, DPRD telah melakukan kunjungan kerja pada Kecamatan untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait realisasi pelaksanaan program baik tahun anggran 2016 yang sedang berjalan maupun rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2017.
Juru bicara fraksi PAN, Usman Sadik mengatakan, APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Sehingga APBD adalah Dokumen informasi yang memuat suatu system informasi keuangan daerah dan merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat sesuai dengan undang-undang nomor 25 Tahun 1999.
Dengan dasar tersebut berarti masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dokumen APBD dan tidak ada alasan oleh pemerintah daerah untuk menutup-nutupi atau mempersulit masyarakat untuk memperoleh dokumen APBD.
Juru bicara Demokrat, Herdinang mengatakan, salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja sebuah pemerintahan dalam penetapan sebuah anggaran adalah sejauh mana manfaat dari sebuah program dan kegiatan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.
Bukan berapa banyak program yang dilakukan namun tidak dapat dirasakan manfaatnya, disamping itu, juga harus bersesuaian dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 sebagai pengejewantahan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih.
Juru bicara PDI Perjuangan, Pieter Ka’Pe Parrangan mengatakan, pengelolaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya jangan dijadikan sebagai alat tarik menarik politik dan kepentingan. APBD harus dijadikan sesuatu yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat.
Keuangan daerah yang ideal yakni yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Governance dengan Good Financial Governance. Dengan keselarasan tersebut, maka APBD bisa menjadi tonggak untuk membangun daerah ini menuju tercapainya Luwu Timur Terkemuka serta masyarakat yang adil dan makmur.
Juru bicara fraksi Nasdem, Irmanto Hafid mengatakan, Ranperda APBD tahun anggaran 2017 yang diajukan oleh pihak Pemerintah, diharapkan dapat mengoptimalkan program atau kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam RPJM 2016-2021.
Juru bicara fraksi Gerindra, Suwandi mengatakan, untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan Sektor yang Menjadi Skala Prioritas Pemerintah Daerah sekali dalam setahun.
